Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa para pendamping Sekolah Rakyat harus bekerja berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam proses rekrutmen siswa. Hal ini disampaikan saat memimpin dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (15/11/2025).
"Karena ujung tombaknya adalah pendamping. Pendamping harus bekerja berdasarkan data. Datanya dilihat dulu baru didatengin. Dan dia harus di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Itu ada desil 1 sampai 10, dan yang bisa sekolah disini adalah yang di desil 1, maksimal desil 2," kata Gus Ipul.
Acara tersebut dihadiri berbagai pilar sosial, mulai dari Pendamping Rehabilitasi Sosial, Pendamping PKH, Tagana, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, hingga Pelopor Perdamaian se-Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Di hadapan para pendamping, Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik kecurangan, seperti suap maupun titip-menitip dalam rekrutmen siswa.
"Maka itu tidak boleh ada yang main-main, yang bisa sekolah disana (Sekolah Rakyat), ini adalah anak-anak yang memang dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mereka tidak pernah malu terhadap keluarganya," ujarnya.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pendamping tidak hanya bertugas menyeleksi siswa, tetapi juga berperan aktif di lapangan untuk mendampingi pemberdayaan orang tua siswa sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan terpadu.
"Anaknya sekolah, orang tuanya nanti diberdayakan. Para pendamping nanti akan menemani, membimbing," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa Kemensos kini mengubah paradigma dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan sosial, agar penerima manfaat dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Karena itu, ia menargetkan setiap pendamping mampu mengraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahun.
"Para pendamping ingat maksimal 5 tahun terima Bansos. Setelah itu menjadi keluarga yang lebih mandiri," ucapnya.
Gus Ipul juga mengingatkan para pendamping untuk menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial.
"Kita harus berjanji, sudah tidak waktunya lagi kita mengotak-atik uang negara untuk kepentingan pribadi. Maka saya titip betul kepada teman-temanku para pendamping," tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini hampir 500 pendamping telah mendapat peringatan pertama dan kedua, sementara 49 petugas diberhentikan karena pelanggaran.
"Dengar baik-baik, sudah bukan waktunya lagi main-main, sudah bukan waktunya lagi membohongi Keluarga Penerima Manfaat, sudah bukan waktunya lagi membawa kartu dari Keluarga Penerima Manfaat. Setiap bantuan harus sampai 100 persen kepada yang berhak menerima," pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, Forkopimda Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Pejabat Tinggi Madya Kemensos.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
