Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mendorong kepala daerah mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga tingkat desa/kelurahan. Dia mengingatkan, Puskesos merupakan garda terdepan dalam pelayanan sosial dan pemutakhiran data.
"Saya mohon Bupati dan Walikota pulang dari sini menghidupkan Puskesos di kelurahan maupun di desa masing-masing. Nanti kita bisa kerja sama, kita kasih operator terhubung dengan SIKS-NG kami, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation," kata Gus Ipul dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Gus Ipul menghadiri audiensi tersebut dengan didampingi oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Adapun sejumlah kepala daerah dalam forum itu adalah Bupati Kolaka (Amri), Wakil Bupati Labuhan Batu Utara (Samsul Tanjung), Bupati Lima Puluh Kota (Safni), Bupati Merangin (Syukur), Wakil Walikota Metro (Rafieq Adipradana), Bupati Boalemo (Rum Pagau), Bupati Seluma (Teddy Rahman), dan Sekda Ciamis (Andang Firman Triyadi).
Dalam pemaparannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari total 80.000 desa di Indonesia, hanya sekitar 6.000 yang masih memiliki Puskesos.
Dari jumlah tadi, cuma 600-an Puskesos yang berfungsi optimal. Dia mencontohkan, salah satunya adalah Puskesos Margakaya Istimewa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Gus Ipul juga menyampaikan, ke depan, sistem informasi milik Kemensos akan dipadukan dengan Puskesos guna memperkuat mutu layanan serta pengumpulan data di lapangan. Ini bertujuan memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan lebih tepat sasaran.
"Jika telah memiliki operator dan terhubung dengan kami, maka data penerima bantuan sosial akan dapat dilihat secara real-time," ujar Gus Ipul.
Di samping mengaktifkan kembali Puskesos, Gus Ipul juga mengimbau para kepala daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial.
Dia menegaskan, semua program kesejahteraan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem data tersebut sudah mengidentifikasi mereka yang perlu mendapatkan intervensi pemerintah.
"Mereka yang berada di desil 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang paling menjadi urusan kita. Lebih khusus mengajak menoleh yang belum pernah kita perhatikan," kata Gus Ipul.
"Banyak yang luput dari proses pembangunan kita. Karena berasal dari data yang tidak akurat. Maka Presiden memulai, untuk mengajak mari kita kerja dengan data yang sama."
Lebih jauh, Gus Ipul meminta para kepala daerah ikut mengawal kebijakan presiden terkait penambahan bantuan sosial di bulan Oktober, November dan Desember 2025 atau Bantuan Langsung Tunai Sementara.
Mensos tidak lupa mengajak para kepala daerah menyukseskan program Sekolah Rakyat yang menjadi upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan.
"Bapak-Ibu sekalian, Bupati, Wali Kota lewat Kadinsos ini ikut mengawal ke depan. Mari kita akuratkan data ini. Sehingga nanti pembagian-pembagian atau alokasi bansos dan dalam rangka Pelindungan dan Jaminan Sosial itu bisa lebih tepat sasaran di tempat Bapak-Ibu sekalian," tambah dia.
Arahan yang disampaikan Gus Ipul disambut positif oleh para bupati dan walikota. Mereka juga menunjukkan antusiasme terhadap program Sekolah Rakyat.
Salah satunya, Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Samsul Tanjung, mengatakan pemkab di daerahnya sudah menyediakan lahan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Berada di kota, belakang kompleks perkantoran dan posisinya sangat strategis untuk masyarakat kita. Jadi harapan kami dengan peruntukan lahan untuk SR ini bisa untuk ikut di tahun 2026," ujar Samsul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
