Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengingatkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat urusan wajib di bidang sosial.
Gus Ipul menyampaikan hal ini saat menemui Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian dalam audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (26/5/2025).
"Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya," ujar Gus Ipul dalam audiensi tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, penguatan urusan sosial di level daerah penting buat menyukseskan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Karena itu, peran pemda dibutuhkan dalam penguatan berbagai layanan dasar di bidang sosial.
Dia juga mencontohkan, sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam urusan ini bisa dimulai dengan memastikan semua kebijakan dan intervensi pada warga miskin berbasis ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data yang ada dalam DTSEN menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa dilakukan secara tepat dan terukur. Hal inilah, kata dia, yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
"Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran," kata Gus Ipul menegaskan.
Dia menambahkan, DTSEN akan terus divalidasi untuk mengantisipasi data sosial yang sangat dinamis. "Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui," ujar dia.
Selain menyinggung DTSEN, Gus Ipul juga memaparkan pentingnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dia menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dalam DTSEN.
"Anak-anak inilah yang akan kita siapkan menjadi agen perubahan. Makanya seleksi calon siswanya harus ketat dan akurat, disetujui dinas sosial, pendamping PKH, BPS, dan ditandatangani bupati," ujar Gus Ipul.
Saat ini, Kementerian Sosial telah memulai proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di 53 hingga 100 titik di seluruh Indonesia. Adapun jumlah calon siswa mencapai 10 ribu anak.
Respons Kepala Daerah
Para kepala daerah yang hadir dalam audiensi tersebut merespons positif ajakan Gus Ipul. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan penguatan urusan sosial.
Terkait dengan program Sekolah Rakyat, dia mengatakan, pendidikan di wilayahnya memang membutuhkan perhatian khusus. "Kalau dilihat dari syarat yang ada, Fakfak sangat layak menerima Sekolah Rakyat. Kami sangat berharap bisa menjadi lokasi pembangunan sekolah ini," ujar Samaun.
Hal senada disampaikan oleh Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Dia menyambut baik pendataan DTSEN dan menyatakan bahwa penanganan kemiskinan memang harus dilakukan secara kolektif.
Antonius juga menyatakan kesiapan Pemkab Flores Timur menyediakan lahan seluas 5 hektare, dari kebutuhan ideal 8 hektare, untuk lokasi Sekolah Rakyat. "Kami berharap Flores Timur juga bisa menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat. Ini akan menjadi angin segar untuk daerah kami," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian menilai Sekolah Rakyat sangat relevan mengingat angka kemiskinan di wilayahnya masih berada di angka 6,19 persen. Ia mengusulkan lokasi baru di area Stadion Jalak Harupat yang telah disurvei dan memiliki fasilitas penunjang memadai.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
