Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengajak seluruh pihak untuk mengawasi proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ini ditujukan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan dalam mengakomodasi akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem.
“Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).
Gus Ipul menambahkan, pihaknya memastikan akan terus mendengarkan masukan, saran, dan kritik dari masyarakat terkait program Sekolah Rakyat.
Pasalnya, Sekolah Rakyat akan diluncurkan di 100 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
"Kita baru akan memulai [penyelenggaraan Sekolah Rakyat]. Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas," sambung dia.
Gus Ipul menekankan, pengawasan secara penuh akan dilakukan. Tidak hanya melibatkan berbagai pihak, tetapi juga memanfaatkan teknologi.
"Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV Dan lain sebagainya. Itu salah satu [upaya pengawasan]," ujar dia.
Selain itu, tambah Gus Ipul, langkah pengawasan juga dilakukan melalui kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada kurikulum nasional, dengan penyesuaian yang dirancang khusus (tailor-made) agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masing-masing siswa
Sementara itu, dalam hal model pengelolaan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem keluar-masuk ganda (multi-entry multi-exit).
"Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini. Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian [Kementerian] Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut, Kementerian Sosial (Kemensos) beserta jajaran Tim Formatur Sekolah Rakyat juga memiliki tanggung jawab dalam hal membina, mengawal dan melindungi para murid di sekolah ini. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan program dari Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu atau Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Saya memahami ini sebagai hal yang mulia, hal yang saya tadi sampaikan, upaya Presiden Prabowo untuk memuliakan mereka yang terpinggirkan, memuliakan mereka yang belum beruntung, memuliakan mereka yang masih dalam kategori kurang mampu atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai miskin ekstrem dan miskin. Nah, untuk itulah sekali lagi kami merasa bahwa ini belum semuanya sempurna, tapi setiap waktu kami ingin manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna itu," jelas Gus Ipul.
Adapun 100 titik lokasi Sekolah Rakyat rintisan awal yang disiapkan ini mampu menampung 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Kemensos juga sedang menyiapkan 100 titik Sekolah Rakyat tambahan yang akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemda. Target berikutnya mencakup 424 rombongan belajar dengan melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
