Menuju konten utama

Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Terkait DTSEN

Gus Ipul menegaskan akurasi data sangat penting untuk memastikan pemberian intervensi dan penyaluran bansos dari pemerintah lebih tepat sasaran.

Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Terkait DTSEN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berdialog dengan perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat Melalui Sinergiyas & Optimalisasi DataTunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Selasa (11/11/2025). Dalam acara yang digelar di di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat, Gus Ipul menekankan pentingnya data yang akurat untuk pemanfaatan program yang tepat sasaran.FOTO/dok.Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk berkolaborasi memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dengan [pemerintah] provinsi, kabupaten, dan kota," kata Gus Ipul.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Gus Ipul saat membahas upaya membangun akurasi data melalui pemutakhiran DTSEN di dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat bersama perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar.

Rapat ini digelar di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa (11/11/2025).

Digelar untuk menyatukan persepsi dan langkah terkait DTSEN, rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Mereka terdiri dari Sekretaris Daerah (sekda); Kepala Dinas Sosial; Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pembangunan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Menurut Gus Ipul, rapat koordinasi itu digelar di Jabar karena provinsi ini memiliki populasi besar dengan tingkat kemiskinan relatif masih tinggi. Maka itu, perlu ada penguatan sinergi secara berkesinambungan terkait pengelolaan data.

Dia menegaskan, akurasi data sangat penting untuk memastikan pemberian intervensi dan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah lebih tepat sasaran.

"Data inilah yang paling krusial, data inilah yang menentukan. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depannya," jelas Gus Ipul.

Meski angka kemiskinan di Jawa Barat tergolong tinggi, Gus Ipul mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Jabar dalam memperbaiki data untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Untuk perbaikan data, para perwakilan pemda yang hadir dalam rapat bersama Mensos pun membahas upaya guna mendukung konsolidasi data. Upaya itu mulai dari perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur, serta penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepada para peserta rapat, Gus Ipul menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab mengelola seluruh kriteria data di DTSEN. Adapun Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas membantu pemutakhiran data tersebut.

Dalam pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyediakan opsi pembaruan data secara formal, yakni lewat RT/RW hingga pusat, dan dengan partisipasi aktif warga.

Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pemutakhiran DTSEN dengan memperbarui data via Cek Bansos, SIKS-NG, atau menyampaikan masukan melalui nomor telepon Command Center Kemensos di (021) 171.

"Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi," kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjut Gus Ipul, juga berencana mengaktifkan lagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa untuk membantu upaya pemutakhiran DTSEN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Petugas Puskesos bisa menindaklanjuti berbagai keluhan warga ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

"Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, mulai dari Isaiah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, merasa belum dapat bansos, bisa nanti lewat Puskesos-puskesos itu," ujar Gus Ipul.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemensos dalam perbaikan dan pemutakhiran data. Dia sepakat bahwa data yang akurat akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan.

"Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus dan hasilnya pun bagus," kata Herman.

Di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan manfaat dari penerapan DTSEN. Menurut Kepala Dinsos Kuningan, Toto Toharuddin, kesejahteraan warga di daerahnya membaik usai beralih dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN.

"Kuningan saat ini angka kemiskinannya turunnya cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat," ujar dia.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis