Greenland Blackout Massal di Tengah Isu Pencaplokan oleh Trump

tirto.id - Ibu kota Greenland, Nuuk, mengalami pemadaman listrik besar-besaran (blackout massal). Keadaan ini menjadi perhatian dunia internasional karena terjadi di tengah isu pencaplokan negara oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pemadaman listrik massal ini terjadi sejak Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 22.30 waktu setempat. Sejumlah orang membagikan kabar ini melalui media sosial.

Apa Penyebab Greenland Blackout Massal?

Perusahaan utilitas di Greenland mengatakan jika penyebab pemadaman listrik ini adalah karena gangguan pada jalur transmisi listrik utama.

Angin kencang di Greenland pada hari itu diduga adalah penyebab utama dari gangguan jalur transmisi listrik utama. Angin tersebut menyerang pembangkit listrik tenaga air Buksefjord menyebabkan “line error” pada saluran transmisi.

Artinya, listrik tidak bisa dikirim dengan lancar ke kota, sehingga terjadi pemadaman yang luas. Meskipun PLTA tetap menghasilkan listrik, masalah transmisi membuat energi itu tidak bisa digunakan sementara.

Melansir Al Jazeera, perusahaan utilitas negara melakukan langkah sigap dengan menyalakan pembangkit darurat dan memulihkan listrik sehingga pada pukul 03.30 dini hari di hari Minggu (25/1/2026), listrik sudah kembali menyala untuk sekitar 75 persen penduduk Nuuk.

Karena masalah utama belum teratasi, perusahaan utilitas negara meminta warganya untuk tetap hemat menggunakan listrik. Selain listrik, beberapa wilayah juga mengalami gangguan pada pasokan air dan koneksi internet.

Pemadaman ini terjadi bersamaan dengan pemerintah Greenland merilis brosur kesiapsiagaan bencana, yang mendorong masyarakat untuk menyimpan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian hangat, dan alat komunikasi alternatif untuk setidaknya lima hari.

Pemerintah menegaskan bahwa panduan ini bukan berarti ada krisis yang akan segera terjadi, melainkan sebagai langkah preventif.

Blackout Greenland di Tengah Isu Pencaplokan

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah mencapai “kerangka kesepakatan” dengan NATO terkait Greenland, namun ia belum memberikan rincian konkret, dan sampai saat ini belum ada kontrak resmi yang ditandatangani.

Ini menandakan belum ada kesepakatan final yang disetujui semua pihak. Trump sendiri menyebut bahwa durasi akses AS ke Greenland bisa “selamanya”, bahkan menyebut angka-angka seperti 50 atau 99 tahun, namun semua masih dalam tahap negosiasi.

Diskusi yang sedang berjalan mencakup beberapa hal penting. Pertama, kemungkinan penambahan pasukan militer AS di Greenland, sesuatu yang memang sudah diizinkan oleh perjanjian pertahanan 1951 antara AS dan Denmark, yang memberi hak AS untuk mengoperasikan fasilitas militer di wilayah tertentu Greenland.

Kedua, AS tertarik pada akses ke sumber daya alam Greenland, termasuk mineral tanah jarang yang sangat strategis. Ketiga, rencana ini juga melibatkan upaya NATO dan Eropa untuk meningkatkan keamanan kawasan Arktik, termasuk memperkuat kemampuan AS untuk mencegah pengaruh negara lain di Greenland.

Menurut sumber resmi AS, inti dari kesepakatan potensial adalah memberikan akses total bagi AS ke wilayah tertentu di Greenland tanpa batas waktu, termasuk jika Greenland suatu saat merdeka dari Denmark.

Ini berarti AS ingin memastikan hak operasionalnya tetap berlaku “selamanya” atau “untuk selamanya”, sehingga tidak ada pihak yang dapat membatasi akses mereka di masa depan.

"Jika kesepakatan ini terwujud, dan Presiden Trump sangat berharap demikian, AS akan mencapai semua tujuan strategisnya terkait Greenland, dengan biaya yang sangat kecil, selamanya,” kata juru bicara Gedung Putih Anna Kelly dalam sebuah pernyataan kepada ABC News.

“Presiden Trump sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah Sang Pembuat Kesepakatan Utama. Setelah detailnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat, detail tersebut akan dirilis sesuai dengan itu," tambahnya.