FSGI Desak Pemerintah Evaluasi MBG Imbas Banyak Siswa Keracunan

tirto.id - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung, mendesak pemerintah mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini merespons maraknya peristiwa siswa keracunan usai mengonsumsi MBG.

FSGI mencatat wilayah yang banyak masalah terjadi di 14 provinsi dengan beragam persoalan. Data tersebut berasal dari jaringan FSGI di berbagai daerah yang daerahnya meliputi: Pangkal Pinang (Bangka Belitung); Garut, Cianjur, Bandung Barat (Jawa Barat); Sukoharjo, Solo, Sragen (Jawa Tengah), Lamongan, Madura, Ngawi dan Situbondo (Jawa Timur); Sleman, Gunung Kidul (D.I Yogyakarta); DKI Jakarta, Lebong (Bengkulu); Kota Batam (Kepulauan Riau); Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai (Kepulauan Sulawesi Tengah); Bau Bau (Sulawesi Tenggara); Kabupaten Bireuen (Aceh); Kupang dan Sumba (NTT), Sumbawa (NTB); Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara).

Kasus Keracunan MBG terbaru terjadi pada Senin, 22 September 2025 di Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang korbannya mencapai 364 siswa. Fahriza menyebut Bupati Bandung Barat sampai menetapkan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) dan menghentikan MBG untuk dievaluasi agar tak ada lagi korban.

“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah dan selama proses evaluasi program MBG harus dimoratorium dahulu. Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah karena memang program MBG ini lemah perencanaan dan pengawasannya," kata Fahriza dalam keterangan pers, Rabu (24/9/2025).

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, mengkritik pemerintah yang alih-alih melakukan moratorium MBG, namun malah tetap melanjutkannya.

Retno menilai adanya MBG menimbulkan risiko bagi guru yang bertugas di sekolah, karena mendapat instruksi mencicipi MBG sebelum dibagikan kepada siswa.

Beban lain yang harus ditanggung oleh para guru adalah risiko ganti rugi ompreng apabila mengalami kerusakan atau hilang.

"Atau sekolah diminta ganti rugi ketika wadah stainless makan rusak/penyok dan hilang maka sekolah wajib mengganti Rp80 ribu meski harga jual di platform daring hanya Rp40 ribu," kata Retno.

Rekomendasi FSGI terhadap Program MBG

Dari berbagai masalah tersebut, FSGI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total program MBG dengan melibatkan sekolah, pendidik, peserta didik dan orangtua peserta didik agar mendapatkan masukan berdasarkan kondisi lapangan yang dihadapi sejak program ini berjalan. Mengingat mereka adalah pihak yang terdampak langsung pada program MBG.

FSGI juga mendesak selama evaluasi dilakukan, terdapat adanya moratorium atau menghentikan sementara program MBG.

FSGI juga mendorong pemerintah lebih terbuka terhadap segala saran dan kritik pelaksanaan MBG.

"FSGI mendorong pemerintah membuka diri kepada publik untuk memberikan masukan atas pelaksanaan program MBG dengan beragam permasalahan," tegas Retno.

FSGI juga meminta pemerintah terkhusus Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah target capaian terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya capaian MBG bukan diukur dari jumlah penerimanya, namun kualitas gizi serta perlindungan gizi para penerimanya.

"FSGI mendorong Pemerintah tidak mengejar target jumlah penerima MBG namun harus mengedepankan perlindungan anak. Apalagi banyak peserta didik jenjang PAUD yang juga mengalami keracunan dan harus dirawat di rumah sakit," kata Retno.

Di akhir, FSGI mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengalihkan anggaran MBG 2025 yang tidak terserap untuk pendidikan. Retno berpendapat bahwa anggaran yang dialihkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru khususnya tunjangan bagi guru honorer dan tunjangan profesi guru bagi guru-guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik.

"Anggaran ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Tidak hanya untuk pelatihan pembelajaran mendalam tetapi juga untuk pelatihan-pelatihan bagi guru mata pelajaran yang jumlahnya berkurang semasa," tegasnya.