Fahira Idris: Pilkada Momentum Kampanye Antikorupsi

tirto.id - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris menekankan agar gelaran pilkada serentah pada 2017 bisa dijadikan momentum kampanye antikorupsi dan tanpa politik uang.

Menurut Fahira, peringatan Hari Anti Korupsi sedunia pada 9 Desember harus menyadarkan semua pihak terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada agar menjauhkan dan memutus relasi dengan praktik korupsi.

“Selain lebih efekfif dan efisien, gelaran pilkada serentak hendaknya dimanfaatkan untuk kampanye masif antikorupsi dan antipolitik uang,” ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/12/2016).

Momen pilkada serentak, lanjut dia, sangat tepat untuk memutus relasi dan rantai korupsi karena praktik politik uang yang bersemai saat pilkada punya relasi yang kuat dengan praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari.

"Ini 'kan semacam lingkaran setan. Saat calon butuh kendaraan dan dana kampanye, dia harus punya uang," katanya.

Saat calon membutuhkan uang, kata Fahira, para pengusaha datang membantu, tentunya dengan syarat. Saat calon perlu pengakuan dan suara, pengusaha sebar uang ke pemilih. “Nanti, saat terpilih calon harus mengembalikan semua uang yang sudah habis. Gaji kepala daerah tidak akan cukup, satu-satunya cara ya korupsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada 15 Februari 2017, pilkada serentak gelombang kedua akan digelar di 101 daerah di Indonesia. Gelombang pilkada serentak akan terus berlangsung pada 2018, 2020, 2022 dan puncaknya pada 2027. Saat itu semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke akan melakukan pilkada serentak.

Masalahnya, lanjut Fahira, walau lingkaran setan praktik politik uang nyata, tetapi sangat susah dibuktikan. Karena itu, selain melakukan pencegahan dan penindakan yang luar biasa, kampanye penyadaran yang masif terutama bagi calon dan pemilih menjadi penting. Momen pilkada serentak ini harus dimanfaatkan untuk kampanye penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang ini.

Partai politik, kata Fahira, harus jadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang. Selain mempunyai massa dan konstituen yang nyata, partai politik juga punya relasi langsung dengan para calon kepala daerah sehingga perannya sangat signifikan mencegah dan menurunkan angka korupsi kepala daerah di Indonesia.

“Saya yakin semua parpol punya komitmen tinggi memberantas korupsi hanya tinggal mengubah wacana anti korupsi menjadi praktik nyata di lapangan,” ujarnya.

Partai harus bisa memformulasikan sebuah sistem yang benar-benar mampu menutup semua celah bagi calon kepala daerah yang mereka ajukan, melakukan praktik politik uang dan praktik korupsi saat nanti terpilih.

“Jika parpol mampu, maka saya rasa jihad kita melawan korupsi bisa lebih mudah," katanya.

Terlepas dari masih adanya indikasi praktik politik uang pada gelaran pilkada, menurut Fahira, gelaran pilkada telah melahirkan banyak kepala daerah yang berhasil, tidak hanya mengubah wajah daerah dan warganya, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut dia, sangat banyak calon kepala daerah yang saat berkompetisi niatnya ikhlas, menolak dengan tegas praktik politik uang untuk mendapatkan suara dan menolak dengan tegas sumber-sumber dana atau sumbangan dari pihak-pihak yang tidak jelas dan punya maksud tertentu.