Menteri Agama RI Fachrul Razi dinilai memiliki keahlian untuk menyusun strategi untuk memberantas dan membasmi gerakan intoleransi, ektremisme, transnasional dan radikalisme di Tanah Air.

"Menghadapi atau memberantas tumbuh kembang gerakan radikal, dibutuhkan strategi. Karena itu, tepat bila Menteri Agama dijabat Fachrul Razi yang merupakan nonpartai politik," ucap Guru Besar sekaligus rektor pertama IAIN Palu Prof Zainal Abidin, di Kota Palu, Sulteng, Rabu (23/10/2019).

Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) ini dinilai akan menghadapi tantangan terbesar di Kementerian Agama yakni gerakan radikalisme, intoleransi.

Masalah tersebut, menurut Zainal, harus disikapi atau dihadapi untuk diselesaikan dan butuh kepemimpinan yang memiliki strategi dan penindakan.

Tidak lagi membutuhkan teori atau konsep, karena telah banyak konsep dan teori yang ada dalam upaya menangkal tumbuh dan berkembangnya radikalisme. Seperti, Islam wasathiyah, moderasi beragama, moderasi Islam, Islam rahmatanlilalamin dan sebagainya.

"Kita tidak bicara dalam konteks keilmuan, karena dalam konteks itu secara teknis di kementerian tentu ada sekretaris menteri dan dirjen serta struktur di kementerian yang akan lebih paham tentang konsep-konsep itu. Olehnya, kepemimpinan dengan keahlian strategi berantas radikal yang dibutuhkan," tuturnya.

Dari sisi konsep, upaya mencegah dan memberantas radikalisme, menurut dia, sudah cukup. Yang dibutuhkan saat ini adalah strategi pemaksimalan konsep tersebut, dan perangi radikalisme.

Ia menilai langkah Presiden Jokowi memilih Fachrul Razi menjabat Menteri Agama RI untuk memberantas radikalisme menjadi hal tepat.

"Bukan tidak bisa mengkritik dan memrotes, tetapi ada baiknya, biarkan dulu Pak Fachrul Razi bekerja sesuai tupoksinya," ujar Rois Syuria Nahdlatul Ulama Sulteng itu.

Fachrul Razi, Menag Pertama dari Militer di Era Reformasi

Ia menambahkan, Fachrul Razi yang merupakan mantan Wakil Panglima TNI atau Jenderal TNI (Purnawirawan), untuk menjabat Kementerian Agama, bukanlah hal yang baru. Sebab, di masa sebelumnya Kementerian Agama juga pernah dijabat dari TNI yakni Alamsjah Ratu Prawiranegara.

Fachrul Razi menjabat Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima (CP Prima) dan Komisaris Utama di PT Antam Tbk sejak 2015. Dia juga menjadi komisaris di PT Toba Sejahtera Group milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Selama Pilpres 2019, Fachrul Razi menjabat sebagai Ketua Tim Bravo-5. Tim yang dibentuk Luhut Binsar Panjaitan tersebut berisikan purnawirawan TNI yang mendukung Jokowi.

Penunjukan Fachrul Razi seperti mematahkan "tradisi" Menteri Agama sejak era Reformasi yang selalu dijabat kalangan sipil. Bahkan lebih spesifik lagi, Menteri Agama lazimnya diduduki kalangan sipil dari Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

Terakhir kali Menteri Agama berasal dari kaum militer terjadi di zaman Orde Baru. Pengangkatan Fachrul Razi menunjukkan Jokowi seakan-akan ingin mengulangi apa yang pernah dilakukan Soeharto.

Pada 1978, Soeharto menunjuk Alamsjah Ratu Prawiranegara sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III.