tirto.id - Menteri Luar Negeri Eropa telah menolak keras seruan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu agar mengikuti langkah Presiden AS Donald Trump dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pertentangan dari seluruh spektrum Eropa datang saat Netanyahu melakukan lawatan resmi pertama ke Uni Eropa setelah perdana menteri Israel itu menjabat selama 22 tahun.
Bahkan Republik Ceko, salah satu sekutu terdekat Israel, mengatakan bahwa keputusan Presiden AS itu buruk bagi usaha perdamaian. Sementara Perancis mengatakan bahwa status Yerusalem dapat disepakati hanya melalui perundingan antara Israel dan Palestina.
Netanyahu meminta pemerintah Eropa untuk mendukung langkah perdamaian AS meskipun fakta bahwa Trump belum mengungkapkan rincian tentang hal itu.
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian, menjelaskan bahwa Uni Eropa tidak akan menulis cek kosong untuk rencana perdamaian Trump yang belum terlihat sampai saat ini. Pihaknya juga mendesak Washington untuk mengungkapkan yang sedang disusun Jason Greenblatt, utusan Timur Tengah Trump; dan Jared Kushner, menantu Trump sekaligus sebagai penasihat seniornya.
"Kami sudah menunggu beberapa lama untuk rencana perdamaian Amerika, dan jika tidak diumumkan maka Uni Eropa harus mengambil inisiatif," kata Le Drian.
Netanyahu, yang tiba untuk bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, mengatakan bahwa langkah Trump membuat perdamaian di Timur Tengah mungkin terjadi. "Karena mengakui kenyataan adalah substansi perdamaian, landasan perdamaian," ujarnya.
Dia meyakini sebagian besar negara Eropa akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Meski begitu, tidak ada bukti bahwa negara Eropa sedang bersiap untuk melakukannya.
Diplomat utama Swedia, Margot Wallstrom, mengatakan setelah pertemuan tersebut: "Saya memiliki kesulitan melihat bahwa negara lain akan melakukan itu dan saya tidak berpikir ada negara Uni Eropa lainnya yang akan melakukannya."
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengulangi komitmen blok untuk menyerahkan proses perdamaian kepada perundingan dua negara. Ia mengatakan kepada Netanyahu bahwa pihaknya akan terus mengakui konsensus internasional atas status quo Yerusalem.
Uni Eropa akan meningkatkan upaya perdamaiannya dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bulan depan, kata Mogherini seperti dikutip The Guardian.
Pejabat Palestina telah meminta Eropa untuk mengambil peran lebih besar dalam proses perdamaian yang sekarat setelah langkah Trump memicu protes di Timur Tengah. Dengan keputusan Trump, AS dituding telah membatalkan perannya sebagai mediator yang jujur.
Abbas melakukan perjalanan ke Istanbul dan Kairo untuk bertemu dengan Presiden Mesir, Abdel Fatah al-Sisi, dan mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk menggalang dukungan menjelang pertemuan puncak darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Turki minggu ini.
Warga Palestina menyerukan kepada 57 negara anggota OKI, yang akan bersidang pada hari Rabu (13/12/2017), untuk membuat pengakuannya sendiri atas Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Mengikuti pertemuan dengan Presiden Mesir pada Senin, Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa setiap langkah yang mencegah kemungkinan kesepakatan antara Israel dan Palestina adalah kontra-produktif dan tidak stabil.
Negara-negara Arab mengutuk keputusan Yerusalem Trump minggu lalu dan berjanji untuk mendesak badan-badan internasional untuk mengambil tindakan terhadapnya.
Telah terjadi kecaman yang meluas di Jerman tentang demonstrasi anti-Israel akhir pekan lalu, mencakup nyanyian "Kematian bagi Israel" dan insiden di mana pemrotes membakar bendera Israel.
Angela Merkel, kanselir Jerman, mengatakan pada Senin (11/12/2017): "Kami mengutuk semua jenis antisemitisme dan xenofobia, dan tidak ada perselisihan, bahkan atas status Yerusalem, membenarkan tindakan semacam itu."
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
