tirto.id - Hasil referendum untuk perubahan konstitusi Turki akhirnya memenangkan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang unggul tipis 51,4 persen dari suara yang mendukung dan yang menyatakan “tidak” sebesar 48,6 persen dari total 99,5 persen suara yang dihitung.
Referendum yang diadakan pada Minggu (16/4/2017) ini untuk mengetahui apakah Turki akan mengadopsi sistem presidensial atau parlementer. Kemenangan Erdogan mengubah sistem parlementer yang selama ini berlaku menjadi presidensial yang sekaligus memberi wewenang lebih besar pada Presiden.
Pemberi suara "Ya" telah mencapai 51,4 persen setelah 99,5 persen suara dihitung, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu dikutip dari Antara. Pemberi suara "Ya" unggul tipis pada tahap-tahap terakhir penghitungan suara yang berlangsung ketat.
Suara "Ya" untuk referendum perubahan konstitusi akan menghapus sistem demokrasi parlementer Turki dan membuat Erdogan akan terus bertahan pada posisinya paling tidak sampai 2029. Perubahan konstitusi ini adalah perubahan paling radikal dalam sistem politik Turki dalam sejarah modern negara ini.
Hasil referendum itu juga akan membuat hubungan Turki dan Uni Eropa menjadi tegang. Negara anggota NATO itu telah mengendalikan arus pengungsi yang kebanyakan dari Suriah dan Irak masuk ke Uni Eropa, namun Erdogan menyatakan akan mengkaji lagi komitmen itu dengan Uni Eropa setelah referendum ini.
Di tiga kota terbesar Turki --Istanbul, Izmir dan ibu kota Ankara-- kubu pemberi suara "Tidak" unggul tipis, yang mayoritas berpenduduk Kurdi.
Berbicara kepada wartawan di Ankara, Wakil Perdana Menteri Veysi Kaynak menyatakan kubu "Ya" tidak memenangkan suara sebanyak yang diharapkan, namun tetap menang secara nasional.
Belum lama ini sekumpulan orang meneriakkan "Recep Tayyip Erdogan" dan menyanjung sang presiden ketika dia menyalami dan menyelamati orang-orang setelah pemungutan suara di sebuah sekolah dekat rumahnya di Istanbul.
"Insya Allah rakyat kita akan memutuskan membuka jalan kepada pembangunan yang jauh lebih cepat." kata Erdogan di TPS itu. "Saya percaya pada pandangan rakyat saya tentang demokrasi."
Partai Oposisi Minta Hitung Suara Ulang Referendum Konstitusi
Sementara itu, Partai Republik Rakyat (CHP) yang beroposisi kepada pemerintah menentang pernyataan komisi pemilihan umum yang menyatakan surat suara tak berstempel sebagai suara sah.
"Kami akan mengajukan gugatan hukum. Jika kecurangan tidak diatasi, maka akan menimbulkan masalah legitimasi yang serius," kata wakil ketua CHP Bulent Tezcan.
Partai oposisi terbesar Turki, Partai Republik Rakyat (CHP), menuntut penghitungan ulang 60 persen suara dalam referendum konstitusi yang akan memberi kekuasaan lebih besar kepada Presiden Tayyip Erdogan, kata wakil ketua partai itu, Erdal Aksunger, seperti dikutip Antara.
CHP menyatakan aksi-aksi tidak sah telah terjadi sehingga menguntungkan kubu pemerintah dalam referendum itu.
Komisi pemilihan umum Turki menyatakan akan menghitung ulang surat suara yang tidak distempel para petugasnya jika terbukti ada kecurangan. Muncul banyak keluhan bahwa para petugas komisi pemilu di TPS-TPS tidak mencap surat suara masuk.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
