tirto.id - Beberapa hari terakhir PDIP kerap melancarkan kritik kepada Partai Nasdem. Hal ini tidak terlepas dari keputusan parpol besutan Surya Paloh itu yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.
Para petinggi kedua parpol yang sama-sama menjadi penyokong pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pun saling sindir. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto misal menyebut Nasdem telah melanggar etika politik karena mendukung seseorang dari kubu berseberangan dengan pemerintah.
“Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi, maka akan kontradiktif,” ujar Hasto beberapa waktu lalu.
Hasto bahkan mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang berencana merombak kabinetnya sebagai respons usai Nasdem mendeklarasikan Anies. Hasto beralasan, Jokowi butuh menteri yang loyal dan solid dalam pemilihan nama capres.
Menurut Hasto, para menteri dari Nasdem sudah tidak bisa lagi taat dan patuh pada kebijakan Presiden Jokowi. “Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Kamis (13/10/2022).
Hasto juga menegaskan bahwa kritiknya ke Nasdem tidak akan mempengaruhi elektoral PDIP. Ia menilai, aksi kerja turun ke rakyat lebih penting dari sekadar khawatir pada elektabilitas partai.
“Bagi PDIP yang terpenting adalah kerja kerakyatan,” kata dia.
Hasto mengklaim, kritik PDIP kepada Nasdem dan Anies Baswedan adalah upaya menegakkan kerja demokrasi. Sehingga dirinya berupaya melibatkan akademisi dalam mengkritik setiap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Partai Nasdem pun menjawab “tudingan” tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengkritik pernyataan Hasto soal deklarasi capres. Ia menyinggung terkait posisi Partai Gerindra yang mendukung Prabowo sebagai capres dengan apa yang dialami Nasdem.
“Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas (dari pemerintahan) juga jika begitu,” kata Willy saat dihubungi Tirto pada Senin (10/10/2022).
Willy membantah bahwa kinerja partai mereka dalam pemerintahan menjadi merosot akibat Anies. Dirinya menyebut bahwa Nasdem akan selalu setia hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
“Sejauh ini menteri-menteri Nasdem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap Nasdem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tentu saja tidak," ujarnya.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem, Bestari Barus meminta Hasto tak ikut campur urusan internal partai lain. Terutama perihal penetapan Anies Baswedan sebagai capres. Ia bahkan menantang PDIP untuk segera deklarasikan calon presiden yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depannya.
“Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” kata Bestari dalam rilis tertulis.
Menurutnya pernyataan Hasto menunjukkan kualitasnya dalam berpolitik yang sangat rendah. "Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” tegasnya.
Potensi Persaingan di Kabinet Jokowi
Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai wajar jika PDIP mengkritik Nasdem. Sebab, partai besutan Surya Paloh itu secara resmi telah mendeklarasikan Anies Baswedan yang notabene dianggap antitesa Jokowi. Ia menduga hal itu tidak lepas posisi Nasdem menandakan berbeda poros dengan PDIP.
Lantas, apakah aksi PDIP kepada Nasdem akan mempengaruhi elektoral PDIP? Ia melihat tidak ada pengaruh signifikan suara PDIP karena mayoritas memang sudah kontra Anies.
“Saya kira serangan PDIP terhadap Anis dan Nasdem ini tidak ada atau tidak memiliki dampak secara signifikan secara elektoral karena memang pemilih basis konstituen PDIP selama ini juga kontra dengan Anies Baswedan karena itu kritik PDIP itu justru menjadi perekat memperkuat basis tradisional PDIP untuk tetap memilih PDIP dalam Pemilu 2024,” kata Imam kepada reporter Tirto.
Imam menuturkan aksi kritik PDIP secara intens akan mengganggu kondisi pemerintahan Jokowi. Ia khawatir ada disharmoni atau gangguan pemerintahan karena ada rivalitas antara partai koalisi PDIP dan Nasdem, apalagi Jokowi memberi sinyal untuk reshuffle.
“Minimal akan terjadi friksi politik antara menteri yang berbeda dukungan dalam pilpres. Dampak berikutnya adalah bisa jadi memicu untuk melakukan power sharing ulang atau melakukan terhadap kabinet ini terutama menteri yang berasal dari Nasdem," kata Imam.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengingatkan bahwa langkah PDIP mengkritik Nasdem tidak lepas dari urgensi Pemilu 2024. Ia mengingatkan, posisi capres penting untuk pengaruh suara parpol.
“Salah satu faktor pendongkrak suara partai politik ialah capres, apalagi pilpres dan pileg dilakukan berbarengan,” kata Rico kepada Tirto, Kamis (13/10/2022).
Rico melihat, pemilih Anies berpotensi merapat ke Nasdem. Pemilih Anies sendiri merupakan basis massa yang berbeda dengan PDIP. Ia menuturkan, basis PDIP dan Anies berbeda kutub sehingga PDIP bisa menyerang Nasdem.
“Semakin kuat langkah PDIP agresif terhadap kubu Anies, semakin terkonsolidasi basis PDIP selama ini,” kata Rico.
Rico menuturkan, dukungan capres menjadi faktor pendorong elektabilitas Pemilu 2024. Oleh karena itu, Nasdem melakukan langkah cepat dengan memilih Anies. Hal itu dilakukan sebagai kalkulasi politik.
Sementara itu, kata Rico, siapapun nama capres yang diusung PDIP tidak akan terlalu banyak mengubah elektabiltas partai. Sebab, kata dia, suara PDIP relatif bertahan di 19 hingga 20 persen meski ada perbedaan signifikan ketika mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
Lalu, apakah keberadaan banyak koalisi akan mengganggu kabinet? Ia tidak memungkiri hal tersebut karena koalisi dengan akomodasi banyak parpol berpotensi memicu ketegangan antar partai yang merambah ke kabinet.
“Jadi ini seperti yang pernah saya bilang, lahirnya banyak koalisi capres akan mengganggu koalisi kabinet hingga 2024," kata Rico.
Rico menambahkan, “Ini fenomena jelang berakhirnya kabinet, presiden memang bisa berpotensi kesepian karena semua berpikir suara partai atau pilpres berikutnya dan kenyataannya memang sedang terjadi demikian di tengah ancaman krisis justru banyak launching capres.”
Namun, apakah rencana reshuffle akan terjadi? Rico justru melihat pernyataan reshuffle sebagai sikap presiden. Menurut Rico, Jokowi sebagai presiden sedang berupaya agar para menterinya untuk fokus kerja.
“Cerita potensi reshuffle ini lebih kuat sebenarnya diambil oleh presiden sebagai warning agar anggota kabinet kembali meluruskan prioritas kerja, bukan prioritas politik,” kata Rico.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
