Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan pengalihan 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) untuk mendukung mandatori Biodiesel 50 (B50) yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan strategis ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada impor solar.
"Itu 5,3 juta ton dari CPO kita jadikan biofuel, itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Amran di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari ANTARA, Selasa (7/4/2026).
Amran menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi program B50 yang mendorong pemanfaatan energi berbasis nabati. Langkah ini sekaligus memastikan kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber domestik secara berkelanjutan.
Menurut dia, Indonesia saat ini menguasai sekitar 60 persen pasar CPO dunia, sehingga memiliki kapasitas besar dalam mengatur keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan pemanfaatan dalam negeri.
Amran menyebutkan, sebelumnya ekspor CPO Indonesia berada di angka sekitar 26 juta ton. Namun kini meningkat menjadi 32 juta ton, seiring kenaikan produksi nasional dalam beberapa waktu terakhir. Dari jumlah itu, akan dialihkan 3,5 juta ton untuk mendukung B50.
Peningkatan produksi tersebut mencapai sekitar 6 juta ton, yang dipicu oleh naiknya harga CPO global. Kondisi ini mendorong petani meningkatkan perawatan dan produktivitas kebun sawit mereka.
Dengan peningkatan produksi itu, alokasi sekitar 3,5 juta ton CPO untuk biofuel tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kinerja ekspor, bahkan keduanya dapat tumbuh secara bersamaan.
"B50 tercapai nih tahun ini. Kita kerja sama dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, kita kolaborasi dengan semua pihak," ucapnya.
Amran menegaskan kebijakan itu memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga komoditas yang lebih menguntungkan.
Selain itu, perputaran ekonomi di daerah penghasil sawit juga meningkat karena aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan CPO menjadi biofuel berjalan secara masif.
Ia menambahkan bahwa program tersebut dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan implementasi berjalan optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap menjaga keseimbangan pasokan energi dalam negeri, sehingga kebutuhan solar dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor.
Amran optimistis kebijakan pemanfaatan CPO untuk biofuel akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri di sektor energi sekaligus pemain utama dalam pasar global.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen dengan minyak solar untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.
"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Airlangga.
Airlangga menuyebut PT Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata dia, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) dalam satu tahun.
"Tentu, ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," kata Airlangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.
