Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memimpin langsung koordinasi respons cepat pascagempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah situasi darurat, kendala administrasi kependudukan turut muncul, seperti hilang atau rusaknya dokumen warga, penduduk mengungsi, dan akses ke kantor pelayanan terputus. Menjawab kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri bergerak mendatangi langsung masyarakat, dengan menerjunkan personel sekaligus membawa perangkat pelayanan dan bahan habis pakai agar dokumen bisa langsung dicetak di lokasi.
Dalam rentang waktu empat hari, terhitung 24 sampai 27 Agustus 2026, Dirjen Teguh Setyabudi mengerahkan enam tim pelayanan ke tujuh daerah terdampak, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Langkah tersebut diambil sebagai pelaksanaan perintah langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk memulihkan layanan adminduk yang sempat lumpuh sekaligus mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat gempa.
"Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya," kata Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin pagi (24/8/2026).
Di Nagekeo, salah satu daerah yang paling dekat dengan episentrum gempa, layanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Adapun di Kabupaten Ngada, tim membuka gerai pelayanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Pada Selasa (25/8), tim dijadwalkan berangkat sejak pagi menuju sejumlah titik pelayanan. Sebagian personel yang semula berada di Nagekeo kemudian bergeser ke Riung, Ngada, untuk melayani warga di sana.
Kehadiran langsung petugas di titik pengungsian dinilai krusial, mengingat dalam kondisi bencana warga tidak selalu punya kesempatan atau kemampuan untuk mendatangi kantor pelayanan. Sebagian dari mereka masih tinggal di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya harus berhadapan dengan rusaknya rumah dan fasilitas umum.
Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bertugas di Kabupaten Manggarai Barat dengan membawa satu unit alat perekaman dan satu unit alat pencetakan KTP-el untuk mendukung layanan jemput bola di wilayah tersebut. Selepas pelayanan berlangsung, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat juga menerima bantuan berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu unit printer inkjet.
Pola yang sama diterapkan di Kabupaten Manggarai yang beribu kota Ruteng. Tim di wilayah ini dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum, dengan membawa satu unit alat rekam dan satu unit alat cetak KTP-el guna menunjang pelayanan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sama seperti daerah lain, dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diberikan kepada Pemda agar layanan tetap berjalan meski tim pusat sudah kembali.
Menjangkau Manggarai Timur
Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dikomandoi Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk yang terdampak cukup parah, terutama di beberapa kecamatan seperti Lamba Leda Utara. Selain membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el, tim juga menyerahkan dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet kepada Pemda setempat.
Dukcapil daerah berperan sebagai mitra kunci agar pelayanan dapat berjalan dengan cepat. Kehadiran tim pusat berfungsi memperkuat kapasitas yang sudah dimiliki daerah, sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak segera tertangani.
Nagekeo dan Ngada: Dua Wilayah dalam Satu Gerakan
Pelayanan di Kabupaten Ngada dan Nagekeo digerakkan oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Karena mencakup dua kabupaten sekaligus, dukungan yang diberikan pun lebih besar berupa dua unit alat rekam KTP-el dan dua unit alat cetak KTP-el.
Bantuan tersebut dilengkapi dengan empat outer blangko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet, yang dibagi ke masing-masing kabupaten sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan.
Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena beserta jajarannya, sedangkan di Nagekeo koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran Pemda. Pertemuan dengan kepala daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan ini, sebab layanan adminduk saat bencana tidak bisa berjalan sendiri—harus terhubung dengan posko penanganan bencana, pemerintah kabupaten, dan jajaran Dukcapil di daerah.
Ende dan Sikka ikut Diperkuat
Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende, dengan tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari. Satu unit alat rekam dan satu unit alat cetak KTP-el dibawa ke Ende, sementara Pemda setempat turut menerima dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Sementara di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan oleh Plt. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan. Satu unit alat rekam dan satu unit alat cetak KTP-el disiagakan untuk melayani warga terdampak, dengan jumlah dukungan bahan pelayanan yang sama juga diserahkan kepada Pemda.
Dengan pola tersebut, kontribusi Ditjen Dukcapil tidak hanya berhenti pada pelayanan langsung ke warga, tetapi juga memastikan daerah tetap memiliki "bekal" untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri setelah tim pusat kembali ke Jakarta.
Bukan hanya Urusan Dokumen
Gempa besar yang mengguncang Flores menimbulkan dampak yang luas, di mana sejumlah kabupaten mencatat adanya korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, hingga perpindahan penduduk ke lokasi pengungsian. Manggarai tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, sementara Nagekeo menjadi wilayah penting karena letaknya yang dekat dengan pusat gempa. Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga menghadapi dampak kerusakan dan jatuhnya korban dengan tingkat yang bervariasi.
Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, Pemda, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai elemen kemanusiaan, pelayanan adminduk menjadi salah satu aspek yang tidak boleh luput dari perhatian. Sebab, saat seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang terancam bukan hanya selembar kartu, melainkan juga akses terhadap hak-hak administratif yang mesti tetap dijaga.
Atas dasar itu, strategi yang diambil Ditjen Dukcapil kali ini adalah mendatangi warga secara langsung, bukan menunggu warga datang ke kantor pelayanan. "Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan," ujar Teguh Setyabudi.
Ia menegaskan, jajaran Dukcapil baik di pusat maupun daerah harus bergerak secara bersama-sama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus difungsikan sebagai dukungan agar Pemda tetap dapat memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat usai.
Gerakan jemput bola di Flores ini menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan, tetapi juga identitas warga. Sebab dari identitas yang sah, masyarakat dapat kembali mengakses berbagai layanan dan haknya sebagai warga negara. Dukcapil hadir di tengah bencana untuk mendekatkan layanan, memulihkan identitas, dan memastikan setiap warga tetap tercatat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
