tirto.id - Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Francis Quinlan mengaku menyerahkan dan menunggu keputusan Pemerintah Indonesia terkait rencana pemindahan ibu kota.
"Sebagai pihak diplomat seperti saya, kami menunggu keputusan Indonesia terkait ibu kota," kata Gary saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/4/3019).
"Tapi hal tersebut merupakan wewenang dari Indonesia, dan kami menerima apa pun keputusannya," tambahnya.
Gary pun menilai, masih terlalu dini baginya untuk berkomentar terkait rencana pemindahan tersebut.
"Saya sendiri mendengar kabar tersebut dari pemerintah kemarin dan menarik perhatian banyak orang. Isu ini sudah dibahas sejak dulu bahkan ketika era presiden Sukarno," ujar Gary.
Di sisi lain, secara pribadi, Gary lebih menyukai di Jakarta.
"Saya sendiri ingin tetap di jakarta, tapi ya tergantung, karena Indonesia adalah negara yang fantastis," tuturnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir.
Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.
Jakarta menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.
“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), dikutip dari Setkab.
Alasan tersebut pun dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menilai, masalah kemacetan justru tidak akan hilang hanya dengan memindahkan ibu kota keluar Jawa.
Anies menjelaskan, kemacetan berasal dari tiga unsur masyarakat, yakni rumah tangga, kegiatan swasta dan kegiatan pemerintahan.
"Komponen kegiatan pemerintahan itu sangat kecil. Jadi pemerintah itu pindah misalnya jumlah kendaraan pemerintah itu yang berkurang sedikit," kata Anies saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (26/4/2019).
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor terbesar kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta bukan kegiatan pemerintah," tambahnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
