tirto.id - Sebagian orang Indonesia termasuk beberapa jenderal Orde Baru meyakini bahwa RMS bukan singkatan dari Republik Maluku Selatan, melainkan Republik Maluku Serani. Dan "serani" artinya adalah "nasrani" atau "kristen".
Ketika berdiri pada 25 April 1950, hampir semua pejabat RMS memang beragama Kristen. Maka tak heran jika anggapan bahwa RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Serani sempat muncul.
Sebagai catatan, sejak zaman kolonial orang Kristen di Maluku lebih punya minat untuk belajar di sekolah-sekolah modern. Dua pejabat RMS yakni Johannes Hermanus Manuhutu dan Christian Robert Steven Soumokil, masing-masing pernah mengeyam pendidikan tinggi. Manuhutu sekolah di OSVIA dan sempat menjabat wakil kepala daerah Ambon, sementara Soumokil kuliah hukum di Leiden dan pernah menjadi jaksa agung di Negara Indonesia Timur.
Selain mereka, ada juga dr. Thomas Arend Hendrik Pattiradjawane yang belajar di sekolah dokter NIAS Surabaya, Johannes Benjamin Pattiradjawane yang sekolah di MULO dan pernah bekerja di kantor kas pemerintah, serta Daniel Johannes Gespers yang belajar di sekolah guru dan sempat bekerja sebagai pamong praja. Latar belakang pendidikan inilah yang salah satunya membuat orang-orang Kristen Maluku lebih terpelajar dan mampu menjadi pejabat di RMS.
Namun, hal ini bukan berarti di tubuh RMS tidak ada pejabat yang beragama Islam. Salah satu menteri kabinet RMS adalah Ibrahim Ohorella. Seperti dicatat Jusuf Puar dalam Peristiwa Republik Maluku Selatan (1956:140), Ibrahim kelahiran Tulehu, lulusan kelas 5 sekolah dasar HIS, dan beragama Islam. Di kampungnya, ia pernah menjadi Raja alias kepala kampung.
“[Ibrahim] sangat dihargai di Tulehu, kampung Muslim terbesar di Ambon," tulis Dieter Bartels dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid II (2017).
Bartels menambahkan, pada masa revolusi 1945-1949, kampung-kampung Islam di Maluku dengan kepala kampung atau Raja yang konservatif, mayoritas adalah pendukung Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang didirikan pada Agustus 1946 oleh Eliza Urbanus Pupella. Di luar kampung Islam, PIM kurang mendapat dukungan karena banyak orang Kristen bekas KNIL yang lebih dekat dengan Belanda.
Ia memperkirakan bahwa kaum nasionalis dan pemuda pro PIM di Ambon 90 persen berasal dari Tulehu, dan tidak menaruh perhatian terhadap pandangan politik kepala kampungnya. Artinya, meskipun Ibrahim Ohorella dihormati, namun garis politiknya berbeda dengan mayoritas warganya.
Menurut Richard Chauvel dalam Nationalists, soldiers and separatists: the Ambonese islands from colonialism to revolt, 1880-1950 (1990:366), faktor penting yang mungkin dijadikan alasan mengapa ia menjadi salah satu pejabat di RMS adalah karena Ibrahim pemimpin Partai Timoer Besar (PTB). Selain itu, Tulehu adalah penghasil sagu di Pulau Ambon yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia bagian timur.
Proklamasi RMS dan Penangkapan Ibrahim
Beberapa bulan setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Kota Ambon memanas. Bekas pasukan andalan KNIL pimpinan Thomas Nussy dan DJ Samson baru datang dari Jawa. Sekitar Maret 1950, Nussy menyatakan diri tidak mau tunduk lagi kepada komando militer Belanda dan merasa diri bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).
Sementara banyak serdadu KNIL yang bimbang tak punya masa depan karena KNIL akan dibubarkan, dan mereka segera akan kehilangan penghasilan. Kehadiran politisi seperti Soumokil membuat para serdadu itu terseret dalam gerakan Soumokil yang tidak mau bersatu dengan Republik Indonesia.
Pertemuan pertama antara politisi anti-Republik dan serdadu KNIL terjadi pada 23 April 1950 di Kampung Tulehu. Bartels menyebut pertemuan itu diselenggarakan oleh Sersan Mayor Sapulete, Soumokil, dan Ibrahim Ohorella, yang juga dihadiri para polisi dan warga sipil. Hasil pertemuan itu adalah mendesak para anggota Dewan Maluku Selatan untuk segera melepaskan Maluku selatan dari Negara Indonesia TImur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Hari-hari berikutnya, pejabat kepala daerah Manuhutu memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Johannes Hermanus Manuhutu menjadi presiden pertama RMS, dan Albert Weirizal jadi Perdana Menterinya. Dalam formasi RMS itu, Ibrahim Ohorella dijadikan Menteri Persediaan Bahan Makanan. Namun tak lama kemudian ia ditangkap TNI.
Umar Santi Mendukung Kemerdekaan Papua
Ibrahim Ohorella bukan satu-satunya pejabat RMS yang beragama Islam. Puluhan tahun setelah RMS di Maluku sulit bernapas, kini RMS di luar negeri punya Menteri Luar Negeri yang juga beragama Islam bernama Umar Santi. Ia pernah aktif di Front Kedaulatan Maluku (FKM) bersama Alex Manuputty.
Di Belanda, Menteri Luar Negeri Umar Santi atas nama Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan, membuat pernyataan mendukung Papua untuk merdeka dari Republik Indonesia. Menurutnya, semangat Papua sama seperti Maluku Selatan yang juga menginginkan kemerdekaan.
“Kami juga mendukung perjuangan panjang saudara-saudari kita di Papua untuk menentang pendudukan Indonesia dan praktik penahanan, pengawasan, dan penyiksaan yang terkait dengan militer dan pasukan keamanan Indonesia yang secara selektif menargetkan kaum minoritas pribumi,” kata Umar Santi lewat sebuah surat terbuka yang bertitimangsa 23 Agustus 2019.seperti dilansir Poros Timur.
Editor: Irfan Teguh
