tirto.id - Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri langsung membela salah satu kadernya, Ida Fauziyah, saat masuk daftar menteri layak reshuffle versi Indonesia Political Opinion (IPO). Iman bilang kinerja Ida sebagai Menteri Tenaga Kerja sudah cukup baik meski ada jutaan pekerja/buruh/karyawan diputus hubungan kerjanya selama masa pandemi COVID-19.
"PHK itu enggak ada [korelasi dengan] bu Ida. Itu menurut kami," katanya. "Tapi kembali kepada penilaian Presiden, yang penting objektif dan terbuka. Kami menghormati hak prerogatif," tambahnya, menegaskan jikapun Ida diganti, partai akan menerima dengan lapang dada.
Selain Iman, nama lain yang juga masuk daftar layak reshuffle versi IPO adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kader Partai Gerindra. Baru-baru ini Edhy disorot terutama setelah mengizinkan kembali ekspor benih lobster--kebijakan yang dilarang menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Semakin disorot karena ternyata banyak di antara perusahaan pengekspor itu diisi kawan-kawannya di Partai Gerindra, menurut laporan Majalah Tempo.
Partai kembali membela. Darori Wonodipuro, juga anggota DPR RI Komisi IV, menyebut kinerja (KKP) justru membaik di era Edhy. Salah satu indikator adalah perbaikan tata kelola keuangan. "Tahun 2016 disclaimer, 2017 disclaimer, 2019 tanda tanya, tahun 2020 baik. Ini berarti terus meningkat," kata Darori dalam rapat dengan KKP, Senin (6/7/2020) lalu.
Dosen komunikasi di Universitas Paramadina juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan aksi bela kader yang mendapat jabatan di kabinet merupakan hal wajar. "Membela kader yang ada di kabinet merupakan salah satu tugas partai," katanya kepada reporter Tirto, Selasa (7/7/2020).
Pembelaan akan semakin kuat dilakukan kader partai yang menjabat di legislatif. "Kursi yang dimiliki partai di DPR itu menjadi semacam bargaining buat mereka mempertahankan kader yang ada di eksekutif," jelasnya.
Kader akan berusaha agar kolega separtainya tidak diganti sebab partai pun diuntungkan. Satu contoh nyata adalah banyaknya kader Gerindra yang mendapat uang dari proyek pembukaan ekspor benih lobster--meski partainya Prabowo Subianto ini menegaskan itu hanyalah business as usual.
Keuntungan lain terkait politik elektoral. Kader yang duduk di kabinet lebih dikenal masyarakat, dan pada akhirnya dapat dimajukan misalnya sebagai kandidat di pemilihan presiden. Partai tak perlu terlalu susah payah memperkenalkan kandidat ke publik dari nol. "Panggung ini bisa dimanfaatkan entah nanti menterinya didorong jadi calon presiden atau calon wakil presiden atau apa pun yang bisa memiliki efek elektoral bagi partai," kata Kunto.
Tak Ada Perombakan?
Isu reshuffle berembus saat rapat kabinet pada 18 Juni 2020--yang videonya dirilis secara resmi 10 hari kemudian. Saat itu Jokowi mengatakan mungkin saja ada perombakan kabinet karena pada masa krisis COVID-19 seperti sekarang "enggak ada progres yang signifikan" dari masing-masing kementerian.
Kemudian, seperti menggugurkan semua 'kisi-kisi' Jokowi, dalam konferensi pers tentang peringatan HUT RI ke-75 yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (6/7/2020), Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan pemerintah belum berencana melakukan reshuffle kabinet.
Namun, Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menduga reshuffle tetap akan terjadi meski Pratikno menyatakan sebaliknya. Masalahnya ini tak semudah yang dibayangkan, atau dalam bahasa Dedi "dilematis secara politis." Partai mungkin akan melawan sebagaimana mereka pasang badan saat survei menyebut kader menjabat menteri tak maksimal selama bekerja.
"Presiden memerlukan proses yang masuk akal untuk mengambil keputusan reshuffle. Mengungkapkan kekecewaan ke publik adalah bagian dari itu," kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
