tirto.id - Istana Negara bikin gaduh publik kemarin sore (28/6/2020). Mereka mengunggah video pidato pengantar Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet 18 Juni lalu alias 10 hari sebelumnya. Dalam rapat itu Jokowi marah-marah terhadap para menteri dan pimpinan lembaga yang tak maksimal bekerja merespons pandemi Corona atau COVID-19.
"Saya harus ngomong apa adanya: enggak ada progres yang signifikan [dalam penanganan COVID-19], enggak ada," kata Jokowi.
Dalam pidato tersebut suara Jokowi beberapa kali meninggi, termasuk ketika mengatakan masih ada saja menteri yang bekerja seperti sebelum pandemi, "biasa-biasa saja," padahal keadaan sekarang sedang krisis.
Semestinya para menteri dan kepala lembaga tidak menganggap situasi ini normal, kata Jokowi, sebab jika seperti itu, maka akan "bahaya sekali." Ia lantas meminta anak buahnya untuk membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam menghadapi krisis akibat COVID-19.
Jokowi memang tidak menunjuk secara spesifik menteri atau pimpinan lembaga mana yang lamban menghadapi pandemi. Akan tetapi ia beberapa kali menyinggung program yang merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Jokowi mencatat kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu hanya menyerap 1,53 persen dari anggaran sebesar Rp75 triliun. Ia meminta anggaran kesehatan segera digunakan untuk membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lain.
Jika tak ada kemajuan berarti, Jokowi bilang akan reshuffle alias mengganti menteri-menteri yang tidak becus atau bahkan "membubarkan lembaga." "Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata mantan Gubernur DKI ini.
Dianggap Basa Basi
Haris Azhar, salah satu inisiator laporcovid19.org, aliansi masyarakat sipil yang fokus mengkritisi penanganan pandemi oleh pemerintah, menilai ekspresi Jokowi hanya basi-basi dan upaya melempar tanggung jawab ke bawahan. Pasalnya, kata Haris, Jokowi adalah 'bos' dari semua menteri dan jajaran kabinet yang seharusnya memberikan arahan lebih jelas dalam penanganan COVID-19.
"Justru dia [Jokowi] yang selama ini mencla-mencle, lambat, dan anggap remeh situasi pandemi ini [sejak awal]," kata Haris kepada wartawan Tirto, Senin (28/6/2020) siang. "Itu modus saja, berlagak marah-marah."
Menurut Haris, Jokowi tidak paham bagaimana menjadi pemimpin. Ujungnya ia gagal mengonsolidasikan kabinetnya sendiri. "Dia setuju berbagai agenda ekonomi didahulukan. Dia biarkan menteri-menterinya jalan sendiri-sendiri. Lucu kalau sekarang dia marah-marah. Saya setuju kalau ini buang badan saja."
Masalah utama dari cara pemerintah menangani Corona adalah terlalu berorientasi ekonomi, kata Haris. Saat pandemi baru merebak, misalnya, pemerintah tidak segera menutup pintu negara dan justru mengampanyekan wisata Indonesia masih aman. Sekarang, ketika kasus positif COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai, pemerintah sudah bicara kelaziman baru, yang lagi-lagi alasannya adalah agar roda ekonomi kembali bergerak.
Menurutnya ini terjadi karena "kabinet hanya representasi bisnis dan politik. Orientasinya bisnis privat dan politik status quo saja."
Haris juga ragu kalau perombakan kabinet bisa menyelesaikan masalah. "Ganti 1-2 menteri, masalah [utama] tidak disentuh," katanya.
Ancaman reshuffle tadi malam bukan yang pertama. Jokowi juga pernah mengatakan itu saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR RI pada 20 Oktober 2019 lalu. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot," katanya waktu itu.
Amarah dan ancaman Jokowi untuk me-reshuffle kabinet juga mendapat sorotan dari partai oposisi, salah satunya Demokrat. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Ossy Dermawan mempertanyakan mengapa video ini baru dikeluarkan sekarang. Video diunggah tanggal 28, padahal kejadiannya 10 hari lalu.
"Tak heran banyak kalangan yang berpendapat bahwa ini adalah upaya Presiden untuk menimpakan kegagalan kepada bawahannya. Atau ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka," kata Ossy lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan Tirto, Senin siang. "Namun ini merupakan urusan dapur atau urusan internal Presiden beserta jajaran kabinetnya. Dan tentunya saya tidak memiliki jawaban pasti," katanya menambahkan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga berstatus resmi oposisi, menyoroti hal yang sama. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera menilai amarah Jokowi sia-sia belaka jika tidak dilanjutkan dengan tindakan yang konkret. Mardani mengatakan tindakan itu semestinya direalisasikan maksimal satu pekan.
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis. Rakyat kian berat kondisinya. Pemerintahlah harapannya. Karena itu Pak Presiden mesti berani ambil keputusan tegas," kata Mardani kepada wartawan Tirto, Senin siang. "Jangan takut buat keputusan," katanya menegaskan.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
