tirto.id - Pemerintah mengklaim pandemi COVID-19 berhasil dikendalikan. Klaim itu didasari kurva penambahan kasus baru yang terus menurun dalam beberapa hari. Pemerintah bahkan sudah bicara soal prediksi waktu kehidupan akan kembali normal.
"Per 7 Mei, ada kecenderungan angka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan," kata Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi video lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/5/2020).
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebut kehidupan akan kembali normal pada Agustus 2020. Namun, untuk mencapai itu, ia meminta masyarakat patuh pada protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, rutin mencuci tangan, dan memakai masker.
Sementara Kementerian Koordinator Perekonomian memproyeksikan aktivitas masyarakat berangsur pulih mulai 1 Juni 2020. Saat itu industri dan jasa sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan. Pada 6 Juli, restoran, kafe, bar, dan tempat olahraga mulai dijalankan.
Namun pakar epidemiologi menilai klaim itu didasarkan pada kurva dan cara membaca data yang keliru. Justru nyawa masyarakat berpotensi terancam karenanya.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani berkata kesimpulan bahwa kurva penularan COVID-19 telah menurun tak bisa didasari hanya pada penambahan kasus di 2-3 hari terakhir.
Kurva penularan COVID-19 turun harus dilihat dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan.
"Jika terburu-buru relaksasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maka hasilnya nanti tidak efektif dan bisa menyebabkan pelonjakan kasus kembali," kata Laura kepada Tirto, Minggu (10/5/2020).
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif memperkuat pernyataan Laura. Setidaknya, penurunan kasus harus terjadi dalam waktu 14 hari untuk mengatakan wabah hampir selesai, dan jika tak ada penambahan kasus baru dalam 28 hari (2 kali masa inkubasi) maka wabah bisa dikatakan selesai.
"Kemarin dilaporkan kasus tertinggi 533 (kasus baru). Jelas kita belum memenuhi kriteria di atas," kata Syahrizal kepada reporter Tirto, Minggu (10/5/2020).
Syahrizal juga mengingatkan bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dalam pengujian reaksi berantai polimerase (PCR), khususnya soal laboratorium dan reagen. Dari sisi kuantitas, per Sabtu (9/5/2020) lalu telah dilakukan tes sebanyak 103.361, alias 0,4 tes per 1.000 penduduk. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 7 orang per 1.000 penduduk, Vietnam yang mencapai 2,7 orang per 1.000 penduduk, dan India 1 orang per 1.000 penduduk.
Keterbatasan itu pun mengakibatkan lambannya hasil tes dilaporkan ke pemerintah. Ada yang harus menunggu 7 hari sampai 14 hari sejak spesimen dikirimkan. Akibatnya, kurva yang selama ini dipamerkan ke masyarakat dinilai tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
"Kurva harian hanya menggambarkan situasi penularan di lapangan jika kita mampu menampilkan kasus yang dilaporkan menggambarkan kasus 2-3 hari yang lalu. Di Indonesia kan bisa kasus 10 hari yang lalu karena laboratorium dan reagen terbatas," kata Syahrizal.
Bercermin dari hal itu, Syahrizal menegaskan lagi pentingnya penambahan laboratorium, reagen, dan viral transport medium (VTM).
Kurva Epidemi Ideal Belum Ada
Peneliti dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), Iqbal Elyazar menyebut hingga hari ini Indonesia belum memiliki kurva epidemi yang sesuai kaidah epidemiologi. Kurva epidemiologi adalah sebuah visualisasi dari berbagai data terkait wabah guna memahami kondisi riil di lapangan.
"Kurva epidemi ini penting untuk melihat apakah klaim melambat landai menurun itu semua terpenuhi atau tidak, tapi ada syarat-syaratnya untuk membacanya," kata Iqbal, Minggu (10/5/2020).
Idealnya, kurva epidemiologi menjelaskan penambahan kasus baru setiap kali infeksi terjadi. Misal, jika 100 orang yang diduga terinfeksi dites pada satu hari dan hasilnya keluar pada hari itu juga, maka itu menggambarkan laju infeksi harian sesungguhnya.
Namun, karena metode ini membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga terlatih, maka pakar epidemiologi cenderung menggunakan tanggal munculnya gejala atau tanggal pemeriksaan pertama sebagai patokan waktu analisis.
Sementara di Indonesia, kata Iqbal, yang dijadikan patokan waktu penambahan kasus baru ialah pelaporan dari laboratorium COVID-19 kepada pemerintah.
Amerika Serikat juga seperti ini, katanya, hanya saja mereka hanya butuh 1-2 hari untuk memeriksa sampel sehingga masih mendekati kondisi riil.
"Bisa jadi mereka memeriksa lama karena bahan dan alatnya enggak ada, ya. [Pelaporannya] tertunda," kata Iqbal.
Selain itu, Iqbal menilai karakteristik wilayah di Indonesia berbeda. Maka kurva epidemiologi harus dibuat per wilayah. Masalahnya, hingga hari ini tidak ada data mengenai jumlah pengujian PCR per provinsi.
Iqbal menilai pemerintah juga memiliki masalah dalam manajemen data COVID-19. Namun, hal itu bukan berarti mustahil diselesaikan, Iqbal meyakini data untuk membuat kurva epidemiologi yang baik sudah ada di masing-masing rumah sakit sehingga tinggal dikumpulkan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
