tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD enggan menanggapi kabar rencana reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Mahfud justru menanyakan soal urgensi perombakan kabinet saat ini.
"Reshuffle saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa?" kata Mahfud, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Mahfud berpendapat, Presiden Jokowi tidak memberi sinyal ada reshuffle kabinet dan sidang kabinet berjalan seperti biasanya.
“Presiden tidak pernah bicara reshuffle, tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle. Di sidang kabinet biasa-biasa saja tuh," kata Mahfud.
"Kami, kan, rata-rata setiap seminggu sidang kabinet itu dua atau tiga kali. Tidak ada isyarat itu. Baik dari sikap maupun pernyataan. Jadi itu hak prerogatif presiden," kata Mahfud.
Isu reshuffle bergulir setelah Jokowi bertemu dengan pegiat media sosial di Istana Bogor, pada 18 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut dikabarkan Jokowi akan merombak menterinya.
Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman membantah ada rencana reshuffle kabinet. Dalam keterangan tertulis, Fadjroel pun menyampaikan keterangan Jokowi secara utuh tentang pertemuan di Bogor bersama pegiat media sosial di Istana Bogor.
Berikut pesan Jokowi yang disampaikan Fadjroel ke media:
Presiden Joko Widodo dalam silaturahmi dengan pegiat media sosial di Istana Bogor (18/2/2020) menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju, semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi.
Menjawab pertanyaan tentang kinerja menteri, Presiden Joko Widodo menyatakan, "Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu."
Namun, Presiden juga menegaskan agar tujuan Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat tercapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju berupa: pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi modern bernilai tambah, berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial-budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien diperlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan fungsi kementeriannya.
"Kalau terus [tidak dapat beradaptasi], pasti saya ganti," tuntas Presiden.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
