tirto.id - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dara Nasution, menilai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinet yang dinilai belum bekerja maksimal dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19, bisa dimaklumi.
“PSI menilai wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja biasa-biasa saja, tanpa sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” kata Dara lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020) pagi.
Ia menilai jajaran menteri di kabinet berperan besar dalam membantu Presiden membawa Indonesia ke keadaan yang lebih baik. Jika tidak, akan digilas oleh krisis.
“Pada posisi sepenting itu, kecepatan dan ketepatan tindakan mereka diperlukan pada saat bersamaan. Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, Indonesia bakal digilas krisis. Teguran Pak Jokowi harus segera membuat para menteri berbenah,” katanya.
Oleh karena itu, Dara menilai ketimbang Indonesia terpuruk dalam krisis, tindakan semacam penyegaran--reshuffle--kabinet layak dilakukan.
Ia mengatakan nasib bangsa ini jauh lebih penting daripada kedudukan dua atau tiga menteri yang tidak berkinerja baik. "Reshuffle tentu saja hak prerogatif Presiden. Jika itu dilakukan pasti dengan pertimbangan matang demi keselamatan bangsa," katanya.
Apalagi, Dara mengklaim partainya sudah pernah menyarankan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan Indonesia bisa keluar dari krisis akibat pandemi, pada 18 Mei lalu.
"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," katanya.
Pihak Istana merilis isi pengantar Presiden Jokowi dalam rapat paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video tersebut, Jokowi jengkel kepada para menteri. Ia melihat para menteri masih bekerja selayaknya situasi normal hingga membuatnya kesal. Sebab, anggaran Kementerian dan tindakan para menteri masih terlihat normal.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi dalam video yang diunggah pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyindir sejumlah kementerian dalam rapat tersebut. Ia menyindir soal penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan hanya 1,53 persen dari total anggaran Rp75 triliun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai Kementerian Kesehatan seharusnya bisa membeli alat kesehatan, membayar tunjangan tenaga medis secara langsung. Uang tersebut seharusnya bisa mendorong ekonomi masyarakat saat pandemi.
Jokowi menekankan kalau dirinya akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia. Bahkan, Jokowi tidak menutup kemungkinan menutup lembaga hingga reshuffle demi rakyat.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," tegas Jokowi.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tutur Jokowi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
