tirto.id -
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Bay Lubis menganggap Djan Farid tidak ada niatan untuk memperbaiki partai berlambang Ka'bah melalui islah. Pasalnya, Djan justru penyusunan kepengurusan yang tidak sesuai dengan hasil formatur Muktamar Jakarta.
“Akta ini yang menjadi masalah. Ini adalah yang jadi bukti pelanggaran pidana Pasal 266 KUHP, ini produk palsu, tidak sesuai dengan formatur muktamar Jakarta, muncul nama baru yang tidak masuk formatur,” kata Ahmad Bay saat konfersi pers di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Karena itu, lanjut Ahmad Bay, pihaknya melaporkan Ketua Umum DPP PPP Djan Farid ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Selasa (22/3/2016) kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke akta otentik kepengurusan DPP PPP.
Menurut Ahmad Bay, pelaporan tersebut terkait dugaan pemalsuan yang dilakukan Djan Farid dihadapan notaris Lies Hermaningsih saat membuat akta dalam penyusunan kepengurusan yang tidak sesuai dengan hasil formatur Muktamar Jakarta.
Ahmad Bay mengaku kecewa karena nama-nama seperti Asmawati Marzuki dan Hamdan Zoelva masuk dalam akta notaris menjadi Wakil Ketua Umum DPP PPP, sementara pengurus lainnya yang diamanatkan dalam keputusan formatur Muktamar Jakarta tidak masuk kepengurusan DPP PPP.
“Kawan Waketum dan Bendum di akta ini sudah tidak ada lagi. Ketua dan wasekjen tidak ada, ini menunjukkan Djan Faridz membuat palsu ke pejabat pembuat akta,” kata dia menegaskan.
Menurut dia, sikap Djan Farid yang memalsukan kepengurusan di hadapan notaris menunjukan tidak ada niatan untuk memperbaiki PPP melalui islah. Ahmad Bay menambahkan, sikap Djan tersebut membahayakan partai sehingga dirinya secara pribadi melaporkan tindakan tersebut ke aparat kepolisian.
Menurut dia, pihaknya memberikan waktu agar proses islah di PPP berjalan, namun pada kenyataannya Djan Farid tidak menunjukkan tanda-tanda islah. (ANT)
