Indeks Djan Faridz

KPK menyita sejumlah uang dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden, era Jokowi, Djan Faridz, terkait kasus suap yang menyeret Harun Masiku.

Djan Faridz memilih tidak menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan awak media terkait keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Penggeledehan di rumah Djan Faridz dilakukan atas petunjuk dari saksi kasus dugaan suap PAW DPR RI 2019.

KPK masih belum mengungkapkan secara spesifik apa yang dicari dari rumah mantan Ketua Umum PPP, Djan Faridz.

DPP PPP mempersilakan kubu Muktamar Jakarta pimpinan Humphrey Djemat untuk bergabung lagi dengan partai itu. Syaratnya, dukungan PPP tetap untuk Jokowi-Ma'ruf.

PPP baru akan menetapkan ketua umum secara resmi setelah pilpres 2019. Sejauh ini, mereka masih belum menemukan nama lain selain Suharso Monoarfa.

Hasil Muktamar Jakarta 2015 dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018.

"Pengunduran diri Bapak Djan Faridz akan diumumkan pada forum Mukernas [Musyawarah Kerja Nasional], yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 15-16 November mendatang."

Djan berharap pernyataannya itu tidak diartikan membelot dari pasangan yang didukungnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Djan Faridz mengatakan Ahok dan Djarot akan meningkatkan gaji guru agama sekolah Islam. Untuk itu ia menilai umat islam akan rugi apabila pasangan nomor urut dua itu tidak terpilih.

Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama enggan mengomentari pendapat Partai Demokrat mengenai dukungan Djan Faridz yang dideklarasikan Senin lalu. Partai Demokrat menilai dukungan Djan Faridz untuk Ahok itu sudah tidak ada gunanya lagi.

Ketua DPW PPP Kalbar Sutarmidji dari kubu Djan Faridz menyatakan pihaknya menolak hasil muktamar islah beberapa hari lalu karena dinilai sudah melanggar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang kerap disapa JK telah mengajak bicara Djan Faridz sebelum menghadiri acara penutupan Muktamar VII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kehadiran orang nomor satu di negeri ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya islah di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Dalam rangka mempersatukan dua kubu yang berpolemik yaitu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy alias Romi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Muktamar VIII pada 8-11 April 2016 mendatang.

Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz menegaskan tidak akan menghadiri Muktamar Islah partai berlambang Ka'bah tersebut yang rencananya bakal dilangsungkan pada 8 April 2016 mendatang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Emron Pangkapi menegaskan, partainya akan menggelar Muktamar VIII untuk islah pada 8 hingga 11 April mendatang.