Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, langsung meninjau Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (24/8/2026). Kunjungan kerja yang berlangsung empat hari hingga Kamis (27/8/2026) ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, guna memulihkan layanan administrasi kependudukan yang terganggu akibat gempa berkekuatan M 7,7.
Selain memulihkan layanan, Tim Dukcapil juga akan membantu mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana.
Setelah transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Soa, Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya di lokasi, Teguh langsung berkoordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar yang lebih dahulu berada di lokasi bencana.
Teguh mengatakan, kehadiran tim gabungan Kemendagri di Flores ditujukan untuk memastikan hak sipil masyarakat terdampak tetap terpenuhi meski berada dalam kondisi darurat. Gempa tidak hanya merusak rumah dan fasilitas warga, tetapi juga menyebabkan dokumen penting seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran hilang atau rusak.
"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi.
Bupati Ngada Raymundus Bena menyambut baik respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak pascabencana di wilayahnya. Menurut Raymundus, keberadaan dokumen kependudukan yang valid sangat menentukan kelancaran penyaluran berbagai bantuan sosial dan pemulihan pascabencana bagi warganya.
"Kami sangat berterima kasih atas respons cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah," kata Raymundus.
Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan, Tim Dukcapil memprioritaskan sejumlah langkah dalam penanganan adminduk pascagempa di NTT. Salah satunya memastikan data BNBA (by-name by-address) yang telah diserahkan kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat tetap aman dan dapat digunakan sebagai basis pendataan warga terdampak.
Tim juga memastikan jajaran Dinas Dukcapil di daerah tetap mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan tersebut mencakup pencetakan KTP-el dan KK, perekaman perdana KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Selain itu, Tim Dukcapil memberikan pendampingan terkait pemanfaatan Dashboard SIAK yang dapat menyajikan data kependudukan secara real time di wilayah terdampak. Petugas juga mendapat penjelasan mengenai aplikasi IKD+, antara lain untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencarian identitas berdasarkan NIK, pembacaan microchip KTP-el, serta layanan pendukung lainnya.
Penanganan dampak gempa di Flores juga dilakukan secara lintas kementerian. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meninjau sejumlah sekolah terdampak, termasuk SDK Rowa di Kabupaten Nagekeo.
Pemerintah pusat terus mengoordinasikan penanganan pascabencana melalui berbagai sektor, mulai dari penyediaan tenda darurat, pemulihan fasilitas pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
