Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital di sektor perlindungan sosial (Perlinsos) untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui Komite Percepatan Transformasi Digital, pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bansos berbasis artificial intelligence (AI) diterapkan secara nasional paling lambat akhir 2026.
Saat ini, pemerintah telah menyediakan Perlinsos Digital, portal terpadu untuk pendaftaran dan sanggah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako yang terintegrasi dengan sistem lintas kementerian/lembaga. Platform tersebut tengah diuji coba sebelum diperluas ke 42 kabupaten mulai 13 Mei 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sistem tersebut sudah didukung teknologi face recognition dan AI untuk memperkuat proses verifikasi penerima bansos.
Teknologi itu sebelumnya telah diuji coba dalam proyek percontohan digitalisasi bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Luhut, teknologi face recognition bisa menghasilkan data yang benar-benar akurat.
“(Digitalisasi) ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur antar kementerian lembaga yang punya sekitar 27 ribu aplikasi sudah mulai tersambung,” kata Luhut didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia juga mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung implementasi program tersebut di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni mendatang, termasuk mengecek proses pendaftaran dan mekanisme sanggah data penerima bansos.
“Presiden akan meninjau beberapa tempat kira-kira kita usulkan tanggal 8-9 Juni ini ada di Banyuwangi, Surabaya dan Bali. Kalau ini semua berjalan baik yang 42 Kabupaten, Presiden nanti roll out pada bulan Oktober atau November, paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan,” kata Luhut.
Sementara itu, Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos memungkinkan pemerintah memetakan profil penerima manfaat secara lebih lengkap, mulai dari kondisi sosial, kepemilikan aset, hingga data biometrik.
“Dengan adanya digitalisasi Bansos ini kita lebih mengetahui profil dari penerima Bansos. Kita tidak hanya tahu asetnya atau juga mungkin kepemilikan rumahnya, tapi juga kita tahu biometriknya, kita bisa tahu wajahnya. Jadi teridentifikasi lebih lengkap dengan digitalisasi Bansos,” kata Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah juga dapat memantau total bantuan yang diterima masyarakat dari berbagai sumber, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain di luar pemerintahan.
“Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima manfaat ini menerima berapa besar bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah,” kata Gus Ipul.
Aplikasi tersebut terintegrasi dengan sejumlah basis data instansi pemerintah, seperti milik Kemensos, Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR/BPN, serta lainnya. Integrasi ini diharapkan mempermudah penilaian kelayakan penerima bantuan serta pemantauan proses menuju kemandirian keluarga penerima manfaat.
“Sehingga kita bisa mengukur lebih jauh tentang keluarga penerima manfaat apakah mereka masih layak atau memerlukan waktu untuk bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Jadi banyak manfaat dari digitalisasi Bansos ini, utamanya untuk supaya Bansos lebih tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.
Ia memastikan masyarakat prasejahtera dan lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan smartphone tetap akan mendapatkan pendampingan melalui pendamping sosial, relawan, hingga pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan.
“Pelan-pelan nanti kalau sudah terbiasa, insyaallah makin hari makin banyak orang yang akan memanfaatkan digitalisasi Bansos ini. Belum sempurna, tapi harus dimulai,” kata Gus Ipul.
Ahli kemiskinan sekaligus anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, mengapresiasi integrasi data lintas kementerian/lembaga untuk mendukung penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
“Saya ingin berterima kasih, karena selama 70 tahun Indonesia Merdeka, baru kali ini data administrasi terintegrasi,” katanya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
