Masuk tirto.id
tirto.id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara konsisten menempati posisi teratas sebagai institusi negara yang paling dipercaya oleh masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai survei menunjukkan bahwa citra TNI di mata publik tidak hanya stabil dan positif, tetapi juga terus menguat dari waktu ke waktu.
Survei periodik Litbang Kompas yang dilakukan sejak Januari 2022 hingga Januari 2025, misalnya, mencatat bahwa tingkat penilaian positif terhadap TNI selalu berada di atas 80 persen. Dalam survei terbaru 2025, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 94,2 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Capaian ini menempatkan TNI di peringkat pertama mengungguli berbagai institusi negara yang lain.
Hasil serupa ditunjukkan oleh survei Indikator Politik Indonesia. Sejak 2014 hingga 2025, TNI secara konsisten menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Dalam survei terbaru pada Mei 2025, sebanyak 85,7 persen responden menyatakan percaya terhadap TNI—terdiri atas 23,9 persen yang sangat percaya dan 61,8 persen yang cukup percaya.
Burhanudin Muhtadi, dalam studinya yang berjudul The Indonesia Military Enjoys Strong Public Trust and Support: Reasons and Implications (2022), mencatat bahwa tren kepercayaan publik itu merupakan pengecualian yang menarik dan menonjol. Itu pun tidak khas di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara lain.
Seturut penelusuran Burhanudin, studi lintas negara menunjukkan adanya kecenderungan penurunan atau stagnasi kepercayaan publik terhadap berbagai institusi sosial dan politik dalam beberapa dekade terakhir.
Penurunan ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga negara, seperti parlemen, partai politik, pengadilan, dan kepolisian, tetapi juga pada institusi sosial, seperti media massa, LSM, korporasi, dan bank. Namun, kepercayaan pada institusi militer justru terjaga.
Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap TNI justru cenderung tinggi dan mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Lantas, apa yang menyebabkan kepercaayaan publik terhadap TNI tinggi dalam beberapa tahun terakhir?
TNI Dianggap Dekat dengan Rakyat
Salah satu faktor utama yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat kepercayaan masyarakat adalah citra TNI sebagai institusi yang dekat dengan persoalan keseharian masyarakat.
Temuan Litbang Kompas pada September 2024 menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni sebesar 95 persen, memberikan penilaian positif terhadap upaya TNI dalam membantu menanggulangi persoalan masyarakat yang berkaitan dengan bencana alam, pengelolaan pengungsian, dan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Burhanudin dalam studinya menyebut bahwa citra TNI sebagai “tentara rakyat” masih sangat hidup dalam imajinasi kolektif publik. Hal ini didasarkan pada narasi bahwa TNI “lahir dari rahim rakyat” selama era Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 dan bukan dibentuk oleh elite politik sipil.
Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai bahwa secara historis, kultur strategis militer Indonesia juga turut memengaruhi relasi harmonis antara TNI dan masyarakat. Sebagaimana negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, pembentukan TNI sangat dipengaruhi oleh era perang gerilya.
Dalam doktrin gerilya, hubungan antara rakyat dan tentara digambarkan seperti hubungan antara air dan ikan yang saling membutuhkan. Imaji sejarah ini membentuk nilai bahwa tentara harus selalu dekat dengan rakyat, apalagi dalam sistem pertahanan semesta yang masih dianut Indonesia hingga kini.
“Rakyat dan tentaranya itu seperti air dan ikan. Air itu rakyat, ikan itu tentaranya. Perang gerilya hanya bisa dimenangkan kalau hubungan ikan dan airnya itu bagus. Jadi, kalau airnya keruh, ikannya juga cepat mati. Jadi, latar belakang sejarah kita dalam perang gerilya itu membuat hubungan antara alam militer Indonesia dan rakyatnya,” ujar Edna saat dihubungi Tirto, Rabu (1/10/2025).
Dianggap Profesional dan Tak Berpolitik
Edna menilai bahwa meningkatnya citra positif TNI dalam 20 tahun terakhir adalah bentuk penghargaan dari masyarakat Indonesia terhadap profesionalisme TNI yang tidak lagi berpolitik. Dia mengutip hasil survei Litbang Kompas periode 1997–1998 yang menunjukkan bahwa citra ABRI saat itu berada di titik terendah.
Kepercayaan terhadap TNI mulai kembali tumbuh setelah Reformasi 1998 dan pengesahan Undang-Undang TNI pada 2004 yang menegaskan pemisahan antara fungsi militer dan sipil serta mengarahkan TNI kembali ke jati dirinya sebagai alat pertahanan negara.
“Positifnya citra TNI di mata masyarakat terutama dalam 20 tahun terakhir itu adalah hadiah masyarakat Indonesia untuk tentaranya yang tidak berpolitik. Jadi, rakyat menyukai tentara yang profesional dan tidak berpolitik,” ujar Edna, Kamis (1/10/2025).
Selain itu, Edna mencatat bahwa sejak 2000, terutama usai pengesahan UU TNI 2004, orientasi perekrutan anggota TNI telah berubah.
Pada masa Orde Baru, banyak orang ingin menjadi tentara dengan motivasi politik. Pasalnya, tentara dianggap bisa menjadi jalur cepat untuk bisa menduduki jabatan politik, seperti menteri, gubernur, atau anggota legislatif.
Setelah Reformasi 1998—khususnya setelah pengesahan UU TNI 2004, mereka yang masuk TNI lebih berorientasi pada profesionalisme.
“Sekarang, TNI aktif itu ada 35 angkatan. Nah, 25-nya [yang masuk setelah 2000] itu orientasinya udah profesional. Kalau angkatan di bawah 2000, mungkin masih ada semi-semi politik motivasinya,” ujar Edna.
Sebelum Reformasi 1998, militer Indonesia yang dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjalankan peran ganda atau dwifungsi. Selain sebagai kekuatan pertahanan negara, ABRI juga berperan aktif dalam bidang sosial dan politik, termasuk dalam struktur pemerintahan.
Namun, semangat reformasi yang bergulir sejak akhir 1990-an mendorong perubahan mendasar. Salah satu tujuannya adalah mengembalikan fungsi utama militer sebagai alat pertahanan negara sekaligus membatasi keterlibatannya dalam urusan sipil dan politik.
Temuan survei Litbang Kompas pada 17-20 Maret 2025 atau di bulan yang sama saat Revisi UU TNI disahkan menjadi UU juga mengungkap bahwa publik ingin TNI tetap profesional. Tak kurang dari 68,6 persen responden menyatakan khawatir ada potensi tumpang tindih kewenangan ketika TNI masuk ke lembaga sipil. Sementara, 72,8 persen responden berlatar pendidikan tinggi menilai masuknya anggota TNI ke ranah sipil akan mengganggu jalannya demokrasi.
Sementara itu, penelitian Burhanudin Muhtadi menemukan bahwa militer yang profesional juga terbukti menjadi faktor penting yang menjelaskan tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap TNI. Indikator paling nyata dari profesionalisme TNI adalah kemampuannya menjaga disiplin untuk tidak terlibat dalam politik domestik.
TNI Tak Berhadapan Langsung dengan Masyarakat
Pendapat berbeda disampaikan pengamat militer cum Ketua Centra Initiative, Al Araf. Dia menyebut bahwa tingginya citra positif TNI dalam berbagai survei disebabkan oleh posisi TNI yang secara kelembagaan tidak berhadapan langsung dengan masyarakat.
Al Araf menyinggung bahwa di masa lalu, ketika masih bernama ABRI dan memiliki fungsi sosial politik, TNI sering kali bersinggungan langsung dengan masyarakat dan menghadapi berbagai demonstrasi. Namun, fungsi utama TNI saat ini lebih difokuskan pada bidang pertahanan sehingga tidak banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan publik yang terjadi sehari-hari.
Oleh sebab itu, persepsi publik terhadapnya cenderung positif. Berbeda dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, DPR, atau pemerintah daerah, yang langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat.
“Jadi, karena TNI ditempatkan sebagai fungsi pertahanan, itulah yang membuat dia [tingkat kepercayaan dan citranya] tinggi yang tugasnya menjaga kedaulatan negara. Dia tidak dihadapkan dengan masyarakat secara langsung, berbeda dengan kepolisian,” ujar Al Araf saat dihubungi Tirto, Rabu (30/9/2025).
Seperti yang dikatakan Al Araf, citra yang tumbuh di benak masyarakat dalam memandang TNI dan Polri memang sangat timpang. Ketimpangan itu pun terekam dalam beragam survei.
Dalam survei Litbang Kompas Januari 2025, misalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI berada di angka 94,2 dan menempati posisi teratas, jauh melampaui citra Polri di posisi buncit dengan angka 65,7 persen.
Senada, Direktur Eksekutif Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Indonesia, Curie Maharani, menyebut bahwa TNI memang berbeda dari aktor keamanan lain lantaran ia tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Sehingga, relatif tidak banyak kesempatan bagi institusi tersebut untuk “bergesekan” ataupun mengecewakan masyarakat.
“Figur militer juga lekat dengan beberapa karakter yang memang disukai publik, seperti kuat, berani, tegas, dan seterusnya,” ujar Curie kepada Tirto, Kamis (1/10/2025).
Lalu, adakah implikasi dari tingginya kepercayaan publik ke TNI tersebut?
Implikasi terhadap Demokrasi
Curie yang juga dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara ini menilai citra positif TNI sebenarnya bukan fenomena baru, melainkan tren yang terus berlanjut bahkan setelah era Reformasi.
Hal ini pun tidak mengherankan mengingat TNI memang diposisikan sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan melindungi rakyat dari ancaman eksternal maupun eksistensial.
Meski demikian, Curie menyebut sisi lain yang juga mesti disoroti dari tingginya citra positif TNI itu. Hal itu adalah potensi politisi sipil menarik TNI untuk berpolitik.
“Yang menjadi bahaya adalah jika ada persengkongkolan dari politisi sipil untuk menarik TNI untuk berpolitik dan ada individu atau faksi di TNI yang tidak profesional, tidak netral, dan memiliki ambisi politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Curie menyebut bahwa persepsi negatif terhadap politisi sipil—yang bersumber dari kekecewaan rakyat yang menumpuk—bisa saja mendorong publik mencari alternatif figur baru yang dianggap punya karakter mampu menyelesaikan masalah: kuat, berani, tegas. Karakter-karakter ini umumnya lekat dengan citra militer.
“Sehingga, bisa saja publik berharapan bahwa militer akan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh politisi sipil,” ujar Curie.
Senada, Edna dari ISDS mengingatkan bahwa meningkatnya profesionalisme TNI tidak seharusnya membuat publik bersikap taken for granted. Meskipun TNI saat ini menunjukkan orientasi yang lebih profesional dan menjauhi politik praktis, demokrasi Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya terkonsolidasi.
“Tetap ada kecenderungan dari politisi untuk menarik-narik TNI ke dalam politik karena itu menguntungkan mereka,” ujar Edna.
Sementara itu, Burhanudin menengarai tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI memiliki implikasi serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Meskipun tidak secara langsung mengurangi dukungan terhadap sistem demokrasi, kepercayaan yang besar terhadap militer dapat memicu normalisasi terhadap keterlibatan militer dalam pemerintahan, ketertarikan pada figur pemimpin kuat, serta keraguan pada institusi demokrasi seperti DPR dan pemilu.
