Masuk tirto.id
tirto.id - Setelah sempat terbelah usai Muktamar X, dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai pimpinan sah PPP akhirnya bersepakat untuk islah pada Senin (6/10/2025). Kesepakatan itu ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, didampingi Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
"Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum (PPP)," kata Supratman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).
Sebelumnya, Muktamar X PPP yang digelar pada 27–29 September 2025 di Mercure Ancol, Jakarta Utara, dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030 memunculkan dualisme kepemimpinan.
Mardiono, yang menjabat sebagai Plt Ketua Umum, mengklaim terpilih secara aklamasi dalam situasi yang disebut darurat dengan klaim dukungan mayoritas DPW (Dewan Pimpinan Wilayah). Namun, di saat yang hampir bersamaan, Agus Suparmanto juga dinyatakan terpilih melalui keputusan sidang paripurna muktamar yang menetapkan dirinya sebagai ketua umum sekaligus formatur.
Kedua kubu sempat mengajukan susunan kepengurusan masing-masing ke Kementerian Hukum. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kemudian sempat menandatangani Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar X versi Mardiono.
Menanggapi pengesahan tersebut, PPP kubu Agus Suparmanto tak tinggal diam. Ketua Majelis Pertimbangan demisioner DPP PPP 2020-2025, Romahurmuziy, menegaskan bahwa pihaknya menolak penerbitan SK Menkum RI yang mengesahkan kepengurusan PPP dengan ketua umum (Ketum) Mardiono dan sekretaris jenderal (Sekjen), Imam Fauzan Amir Uskara.
Sebagai pihak pendukung Agus Suparmanto menjadi Ketum dan Taj Yasin sebagai Sekjen, Romahurmuziy mengancam akan melakukan gugatan hukum apabila Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, tetap bersikukuh terhadap kepengurusan PPP di bawah Mardiono dan Imam Fauzan Amir Uskara.
"Bahwa karenanya, kami akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut," kata Romahurmuziy dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Kamis (2/10/2025).
Kedua Kubu Sepakat Rekonsiliasi
Di tengah perseteruan antar kedua kubu yang seolah masih berlanjut, kabar mengejutkan datang saat kedua kubu mengumumkan untuk islah. Bak gayung bersambut, pemerintah melalui Kemenkum pun lekas mengesahkan kepengurusan baru dari kedua pihak yang berseteru tersebut.
Dalam kepengurusan baru, Mardiono didapuk menjadi ketua umum, sementara Agus Suparmanto menjadi wakilnya. Posisi Sekretaris Jenderal ditempati Taj Yasin Maimoen, sementara Imam Fauzan Amir Uskara menjabat Bendahara Umum.
Dalam konferensi pers pengumuman islah tersebut, Mardiono menegaskan bahwa rekonsiliasi ini bertujuan menyatukan perbedaan pandangan yang sempat memecah partai.
"Kami akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan," kata Mardiono.
Senada dengan itu, Agus Suparmanto yang kini menjabat Wakil Ketua Umum, menyebut rekonsiliasi ini sebagai babak baru dalam sejarah PPP. Ia menyampaikan apresiasi kepada Mardiono atas keterbukaan dalam menyatukan kembali kepengurusan.
"Tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, Pak Mardiono terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini," kata Agus.
Baik Mardiono maupun Agus juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang sempat terjadi selama proses dualisme berlangsung. Mereka berharap, langkah damai ini menjadi awal dari soliditas baru dalam tubuh PPP menuju konsolidasi jangka panjang.
Lalu, bagaimana proses di balik kesepakatan islah tersebut?
Lahir dari Kompromi Politik
Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020–2025, Romahurmuziy, menyebut rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus didasarkan atas kompromi politik dan kesepakatan, meski tak sepenuhnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“Meski tidak berarti secara AD/ART PPP 100 persen bisa dibenarkan. Tapi dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak, letaknya di atas peraturan. Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (8/10/2025).
Nama Romahurmuziy menjadi sorotan sejak menjelang hingga berlangsungnya Muktamar X PPP. Mantan Ketua Umum PPP itu awalnya vokal menolak keberlanjutan kepemimpinan Mardiono, yang dinilainya gagal membawa partai berlambang Kakbah ini lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024.
Beberapa bulan sebelum muktamar, Romy menggulirkan daftar delapan nama yang disebut-sebut layak menggantikan Mardiono sebagai ketua umum. Di antaranya adalah Arwani Thomafi, Taj Yasin, Sandiaga Uno, Saifullah Yusuf, Dudung Abdurrachman, Abdul Rahman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto.
Dukungan Romy akhirnya mengerucut ke Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi. Nama Agus terus didorong hingga Muktamar X berakhir, yang kemudian melahirkan dualisme kepemimpinan karena ia juga mengklaim terpilih sebagai ketua umum.
Terbaru, usai islahnya kedua kubu, Rommy turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang telah membantu memfasilitasi jalan keluar atas kemelut internal PPP dalam waktu yang relatif singkat.
Romy menyadari bahwa tidak semua pihak akan puas dengan keputusan damai ini. Namun, ia berharap agar tidak ada lagi upaya gugatan hukum, demi menciptakan suasana kondusif di dalam partai.
“Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini,” ujarnya.
Mengungkap Keterlibatan ‘Orang Baik’
Cerita berbeda disampaikan Mardiono yang turut mengungkap kronologi di balik tercapainya kesepakatan islah antara dua kubu yang sempat bersaing dalam Muktamar X. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menyebut rekonsiliasi antara dirinya dan Agus Suparmanto difasilitasi oleh pihak yang ia sebut sebagai "orang-orang baik".
“Dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Pak Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya. Nah, kemudian disepakati untuk kami lakukan rekonsiliasi," kata Mardiono saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).
Mardiono enggan menyebutkan siapa sosok yang ia maksud sebagai "orang-orang baik" yang memfasilitasi pertemuan antara dirinya, Agus Suparmanto, dan Taj Yasin Maimoen. Namun, menurutnya, berkat peran mereka lah rekonsiliasi antara dua kubu PPP akhirnya tercapai.
Ketertutupan Mardiono ini kemudian memicu spekulasi publik mengenai siapa sebenarnya pihak yang berperan di balik islah Partai Kakbah tersebut. Di tengah spekulasi tersebut, Menkum Supratman menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, dalam proses penyatuan kembali PPP.
Supratman menyatakan bahwa upaya rekonsiliasi murni inisiatif dari kedua kubu PPP. Dia mengaku hanya bertindak sebagai fasilitator atas keputusan yang diambil oleh kedua kubu.
"Ini suatu yang kami syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum itu kami, seperti saya, hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya, menginginkan PPP kembali kepada kejayaannya dan itu yang kami support. Jadi saya pikir kami beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman PPP untuk menyelesaikan," ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan arahan khusus terkait konflik internal PPP. Prabowo, kata dia, menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.
Lalu, apa analisis pakar soal kesepakatan islah dua kubu PPP ini?
Dua Tafsir Islah PPP
Musfi Romdoni, analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, menilai bahwa cepatnya proses islah antara dua kubu di PPP bisa dimaknai melalui dua tafsiran utama. Tafsiran pertama, menurut Musfi, menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama mengedepankan soliditas partai. Ia menyebut, jika dualisme dibiarkan berlarut, PPP justru terancam semakin tenggelam.
“PPP membutuhkan soliditas dan usaha yg begitu besar untuk kembali ke Senayan pada Pemilu 2029,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (8/10/2025).
Sementara itu, tafsiran kedua melihat adanya kemungkinan peran pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi ini. Musfi mengaitkannya dengan posisi Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden, yang mungkin lebih membuat pemerintah merasa nyaman bila ia tetap memimpin PPP.
“Ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin membangun soliditas koalisi. Kalau partai koalisi terjebak dualisme dan konflik internal, secara tidak langsung itu akan mengganggu soliditas koalisi pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Menanggapi format kepemimpinan baru hasil islah—yang menempatkan Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal—Musfi menyebut posisi Taj Yasin sebagai yang paling menarik untuk diamati.
Menurutnya, sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin memiliki peluang signifikan untuk membantu mendongkrak elektabilitas PPP di wilayah strategis tersebut pada Pemilu 2029.
“Selain posisi Gus Yasin, absennya Sandiaga Uno sebenarnya juga menarik untuk dilihat. Sebelumnya Sandi santer digadang akan menjadi Ketua Umum PPP, tapi ternyata Sandi bahkan tidak masuk bursa pertarungan Ketua Umum kemarin,” ujanya.
Pendapat berbeda disampaikan, pakar politik yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa format islah yang terjadi dalam tubuh PPP saat ini merupakan bentuk kompromi politik jangka pendek yang secara institusional masih bisa diuji. Menurutnya, masing-masing kubu masih mempertahankan representasi di dalam struktur partai dan belum melebur sepenuhnya.
“Masing-masing kubu masih punya perwakilan ya, dalam arti tidak melebur seutuhnya. Kita akan lihat apakah ini efektif berikutnya untuk menjadi format yang mampu ya meminimalkan potensi konflik melebar di masa-masa sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (8/10/2025).
“Kemudian di masa sebelumnya ketika konflik mengemuka antara misalkan kubu Romy dengan Djan Faridz itu penyebabnya gara-gara beda dukungan di Pilpres. Djan ke Prabowo, kemudian Romy ke Jokowi. Jadi Pilpres ini sebagai sebuah pola laten yang akan selalu menguji soliditas di internal PPP,” ujarnya.
Agung menyebut bahwa Pemilu 2029 akan kembali menjadi ujian bagi kerja-kerja politik PPP, khususnya yang menyangkut soliditas internal. Ia menyarankan agar ke depan PPP bersikap lebih proporsional dan profesional dengan mengacu pada hasil survei kredibel.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Rina Nurjanah
