Demo Anti-Pemerintah di Bolivia Meluas, Dua Menteri Pilih Mundur

tirto.id - Demonstrasi anti-pemerintah terus meluas di Bolivia selama sebulan terakhir. Pada Selasa (2/6/2026), desakan publik membuat dua menteri negara tersebut mengundurkan diri. Apa yang terjadi?

Seturut The Straits Times, Bolivia tengah dilanda aksi protes unjuk rasa berkepanjangan sejak awal Mei lalu. Banyak dari protestan menyerukan agar pemerintahan Presiden Rodrigo Paz mencabut langkah-langkah efisiensi dan mendesaknya untuk segera mengatasi kenaikan biaya hidup.

Unjuk rasa ini bermula ketika para pekerja Bolivia melakukan aksi mogok massal di Ibu Kota La Paz dan kota-kota sekitarnya. Namun, aksi protes ini berkembang menjadi blokade jalan raya hingga menyebabkan akses jalan menuju La Paz dan El Alto di sampingnya tertutup.

Wali Kota El Alto Eliser Roca menyebut pada Selasa bahwa blokade jalan raya ]telah menyebabkan kerugian hingga USD6,5 juta per hari di El Alto. Ia mendesak para pengunjuk rasa untuk berdialog dengan pemerintah untuk mencegah kerugian berlanjut.

“Banyak keluarga hidup dari hari ke hari … mereka juga berhak untuk makan,” katanya.

Para pengunjuk rasa terdiri dari berbagai kalangan masyarakat sipil Bolivia, termasuk serikat pekerja dan kelompok-kelompok pendukung mantan presiden sayap kiri Evo Morales.

Menteri Pertahanan Marcelo Salinas dan Menteri Pendidikan Beatriz Garcia dilaporkan mengundurkan diri di tengah desakan publik tersebut pada Selasa. Pos Menteri Pertahanan disebut telah digantikan oleh Ernesto Justiniano, seorang wakil menteri yang terlibat dalam upaya anti-perdagangan narkoba di Bolivia.

Mundurnya Marcelo Salinas dan Beatriz Garcia tersebut menandai gejolak dalam kabinet Presiden Rodrigo Paz yang kini menjabat. Kabinet itu sebelumnya telah mengalami perombakan pada awal Mei lalu dan Menteri Tenaga Kerja Edgar Morales sebelumnya telah terlebih dahulu mengundurkan diri.

Presiden Rodrigo Paz Enggan Mundur

Sementara aksi protes terus meluas, Presiden Bolivia Rodrigo Paz menyatakan keengganannya untuk mengundurkan diri sebagaimana dituntut para demonstran. Pemerintahan Paz juga telah menyebut unjuk rasa sebagai “anti-demokrasi”.

Melansir Investing, Menteri Kepresidenan Bolivia Jose Luis Lupo menyatakan pada Kamis (28/5) bahwa Presiden Rodrigo Paz tidak akan mundur karena unjuk rasa ini. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut “ketidakmampuan untuk menghormati lembaga-lembaga demokrasi, dan demokrasi itu sendiri, sama saja dengan kudeta.”

Rodrigo Paz sebenarnya baru terpilih sebagai Presiden Bolivia pada November 2025 lalu. Kemenangannya mengakhiri dua periode kepemimpinan sayap kiri di sana. Paz dikenal sebagai sosok politisi berhaluan tengah (centrist).

Jose Luis Lupo menyebut kemenangan Paz dalam pemilu adalah sah dan karenanya sang presiden tidak akan mundur. Dalam keterangannya itu, Lupo juga membandingkan total suara pemenangan Paz yakni 55 persen atau 3,5 juta pemilih, dengan estimasi pengunjuk rasa yang berjumlah 30.000 orang.

Tak hanya menegaskan legitimasi pemerintahan Paz, Lupo juga menyatakan rencana pemerintahan Paz untuk mengumumkan keadaan darurat. Proses pengumuman keadaan darurat itu dilaporkan telah dilakukan sejak Rabu (27/5) dan jika terjadi, pengerahan pasukan ke jalan-jalan dapat dilakukan.

“Keadaan darurat atau permintaan dukungan internasional sepenuhnya sah dan akan dievaluasi sesuai peluang dan kebutuhan,” katanya.

Sebelum pecah unjuk rasa besar-besaran, Rodrigo Paz sebelumnya naik ke tampuk kekuasaan dengan janji politik untuk membuka Bolivia bagi investasi swasta asing. Kampanye Paz menargetkan perkembangan industri pertambangan, hidrokarbon, litium, dan energi.

Namun, Paz berkuasa ketika Bolivia menghadapi kekurangan bahan bakar yang akut. Cadangan devisa negara itu juga dilaporkan terus menipis.

Lupo menyatakan bahwa pihaknya kini tengah menjalin komunikasi dengan pemberi pinjaman internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan bank pembangunan CAF.