tirto.id - PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya di seluruh Indonesia untuk memenangkan Ahok-Djarot. Instruksi ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang DH, dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada 16 Maret lalu.
Isi surat itu, menugaskan "pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan," dari tingkat kabupaten dan kota, buat datang ke Jakarta dari 10 Maret hingga 19 April, untuk "membaur dengan masyarakat membantu struktur, kader, relawan, simpatisan." Hasto Kristiyanto mengatakan surat itu perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Dengan cara ini biaya kampanye bisa ditekan dengan memberi tenaga, sumbangan, dan pikirannya," kata Hasto di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, 25 Maret lalu.
Pengerahan kader dari luar Jakarta juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, menjelang pencoblosan, kader PKS se-Indonesia akan disebar untuk mengamankan suara. Menurut Sohibul, dua daerah yang sudah pasti menerjunkan kadernya adalah Depok dan Tangerang.
Pada masa tenang, dua hari sebelum pencoblosan, Partai Gerindra mengumpulkan para kader yang dipusatkan di Ragunan. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik membenarkan adanya pergerakan kader dari luar DKI Jakarta. Namun, ia membantah para kader ini dikerahkan buat Pilkada Jakarta.
"Itu anggota DPRD yang mau Rakernas," ujar Taufik. "Kalau untuk mengamankan, dari dalam (Jakarta) sudah cukup. Kita pasang 20 ribu orang dari DKI."
Tidak semua partai menerjunkan kader dari luar ke Jakarta. Golkar, misalnya, hanya mengerahkan kader di Jakarta ditambah dari 91 legislator pusat.
Di hari pencoblosan, 19 April, tim sukses Ahok-Djarot bakal menurunkan 45 ribu relawan dan kader, yang akan ditempatkan di seluruh TPS, dengan komposisi 15 orang menjaga 1 TPS.
"Tiap TPS ada 5-10 kader partai dan relawan yang memantau," ujar juru bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot Raja J. Antoni kepada reporter Tirto, 16 April kemarin.
Sementara pasangan Anies-Sandiaga mengklaim akan mengerahkan sekitar 26 ribu kader dan relawan. Perhitungannya, tiap TPS dijaga sekitar 20 orang.
"20 orang dikali 13 ribu sekian (TPS) jadi sekitar 260 ribuan," kata Sohibul Iman.
Menurut Sohibul, ribuan orang itu akan dipecah menjadi tiga tim berbeda, yakni sebagai saksi yang akan bergabung dengan saksi dari Gerindra, lalu relawan penggerak, dan terakhir adalah tim ronda. Khusus untuk tim ronda, katanya, terdapat perubahan pola dari putaran pertama lalu. Dalam putaran kedua ini, mereka tidak hanya melakukan ronda di malam sebelum pemilihan, tapi dilanjutkan hingga saat pemilihan.
“Insyaallah, bila hanya ada 10 persen yang tidak memilih, Pak Anies dan Pak Sandi akan menang,” kata ketua Tim Pemenangan Anie-Sandiga, Mardani Ali Sera, di kantor lembaga survei Indikator, 15 April lalu.
Strategi menurunkan kader dan relawan di hari kampanye sampai hari pencoblosan tidaklah baru. Pada putaran perdana, baik tim sukses Ahok-Djarot maupun Anies-Sandiaga sama-sama melakukannya.
Pasangan Ahok-Djarot, selain mengandalkan mesin partai pengusung, juga mengerahkan patron lamannya yang jadi kekuatan besar mereka dari komunitas-komunitas relawan, dari Teman Ahok hingga Badja.
Sebaliknya, pasangan Anies-Sandiaga tetap bertumpu pada mesin kader dan relawan kedua partai. Pada putaran perdana, mereka memakai posko tim Sandiaga di Roemah Djoeang, tempat Partai Gerindra dideklarasikan.
Kini, memasuki tahap akhir Pilkada DKI Jakarta, yang telah berjalan selama enam bulan, siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur tinggal hitungan jari.
Bagaimana bagi yang kalah?
Itulah pentingnya ada yang "mengamankan" TPS dan "mencatat" hasil tiap TPS lewat saksi dari para kader dan relawan. Lebih-lebih bila ada indikasi kecurangan dan berhasil mengumpulkan bukt-buktinya.
Sebagai ketua tim pemenangan Anies-Sandi, bila jagoannya kalah, Mardani dan tim sudah siap dengan laporan ke Mahkamah Konstitusi bila terbukti ada kecurangan. Meskipun langkah ini sepenuhnya bergantung pada pasangan calon.
“Kami tetap menyiapkan draf C1 lengkap, sehingga bila nanti memang perlu melapor ke MK, sudah siap. Karena kami menyiapkan untuk yang terburuk. Dan, sebagai tim ada proses sampai ke tahap itu,” kata Mardani.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahri Salam
