tirto.id - Dua hari setelah masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimulai, 9 Maret lalu, di hadapan sejumlah warga RT 11 RW 06, Grogol Utara, Anies Baswedan menyatakan bila ia terpilih semua program milik petahana akan tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Salah satu program itu adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menurutnya akan ditingkatkan menjadi KJP Plus.
Pernyataan yang sama disampaikan Anies di tempat lain, di antaranya di Jati Pulo (Jakarta Barat) pada 15 Maret dan di Kamal Muara (Jakarta Utara) pada 19 Maret. Menurutnya, pernyataan itu untuk mengklarifikasi adanya isu yang beredar di masyarakat bila Anies-Sandiaga terpilih, seluruh program petahana akan diberhentikan.
“Isunya banyak di Utara. Selatan juga ada. Disebarkan dari mulut ke mulut,” kata Anies saat itu.
Isu negatif yang menerpa kandidat Anies dan Sandiaga Uno ini rupanya sempat bikin basis pemilihnya ragu-ragu buat mencoblosnya lagi di putaran kedua.
Furqon, 45 tahun, warga Jati Pulo, memilih pasangan Anies-Sandiaga. Tetapi, gara-gara isu negatif itu, ia bilang sempat goyah buat mencoblos kandidat yang sama. Furqon cerita, beberapa hari sesudah pencoblosan putaran pertama, 15 Februari lalu, beredar kabar di wilayahnya bila KJP dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dihentikan bila Anies-Sandiaga terpilih.
“Di sini basis Anies-Sandiaga. Kemarin menang di TPS sini," kata Furqon. "Ya, banyak yang dengar isu itu. Tapi kan kita enggak tahu bener atau enggak."
"KJP dan KJS itu sangat membantu. Anak saya sekolah pakai KJP. Setelah dengar kata Pak Anies, sekarang Insyaallah pilih dia lagi,” kata Furqon di Jati Pulo, 15 Maret lalu.
Fokus pada Klarifikasi Isu Negatif
Mengklarifikasi bermacam isu negatif ini memang jadi salah satu fokus dari tim pemenangan Anies-Sandiaga dalam kampanye putaran kedua.
Ketua Tim Pemenangan Mardani Ali Sera berkata ada tiga fokus utama tim. Pertama, mengambil pemilih tradisional dengan fokus klarifikasi isu bahwa Anies-Sandiaga tidak akan melanjutkan program yang sudah ada. Kedua, memperkuat akar rumput dengan program apa yang disebut 'Rembug Reboan.' Ketiga, memperkuat advokasi agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersih dari manipulasi.
Namun, dalam perjalanannya, tidak hanya isu seputar program KJP dan KJS yang perlu diklarifikasi oleh kandidat nomor urut tiga itu. Isu lain pun bertambah, seperti penerapan Perda Syariah oleh Anies-Sandiaga bila nanti terpilih dan penjiplakan lagu kampanye. Buat membersihkan isu-isu ini, tim Anies-Sandiaga membuat situs bernama fitnahlagi.com. Isinya, kumpulan beragam hal yang dianggap fitnah dan kampanye hitam yang ditujukan kepada pasangan ini.
Menurut Anies, keberadaan situs itu dimaksudkan agar ia bersama Sandiaga dan timnya, tidak membuang banyak waktu buat menjernihkan isu-isu negatif.
"Kalau kami biasa saja, tetapi daripada kami setiap waktu harus menjawab, ada yang tanya ini benar apa enggak, ya sudah, bikin website aja agar semua bisa mengecek," kata Anies di Posko Anies-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Maret lalu.
Kendati begitu, Anies dan Sandiaga tetap angkat bicara perihal beberapa isu yang ditujukan kepada keduanya. Misalnya, soal beredarnya spanduk bertuliskan akan diubahnya DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Perda Syariah yang disertai foto pasangan itu bersama Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di beberapa titik di Jakarta pada 3 April lalu.
Dalam satu konferensi pers di Posko Cicurug, 3 Maret, Anies menegaskan spanduk itu bukan dibuat oleh pihaknya. Sebaliknya, ia menuduh "ada pihak tertentu yang sengaja memasang spanduk di beberapa titik tertentu secara masif guna memfitnah dirinya." Ia pun menyatakan fitnah semacam itu sebagai hobi yang kurang keren.
Tak kalah tegas dari Anies, Sandiaga menyuruh seluruh relawannya untuk mencopot spanduk-spanduk itu di sejumlah wilayah di Jakarta. Ia menegaskan, adanya spanduk itu tak lain "sebuah bentuk provokasi dan pengkotak-kotakan" warga DKI Jakarta.
"Boleh beda pandangan, tapi kalau jagonya mau kalah jangan menyebar provokasi yang membuat warga merasa antarcalon pemimpinnya tidak berhubungan dengan baik," kata Sandiaga di Cilincing, Jakarta Utara, 3 Maret.
Sampai masa akhir kampanye putaran kedua, 15 April kemarin, isu negatif "akan menerapkan Perda Syariah bila terpilih" menjadi fokus klarifikasi oleh tim Anies-Sandiaga. Anies menegaskan, justru bila ia memenangi kursi DKI-1, ia berpegang pada konstitusi dan Pancasila.
"Kami berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang bersatu. Otomatis semua Perda yang ada di Jakarta berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Itu komitmen kami,” kata Anies di Utan Kayu, Jakarta Timur, 13 April lalu.
Tak hanya pasangan calon, konsultan politik mereka PolMark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro, menyatakan isu politisasi agama telah merugikan kliennya dan mendiskreditkan dirinya.
"Setiap kali pasangan Anies-Sandiaga dituduh melakukan politisasi agama, itu mencederai kami dan masyarakat yang telah memilihnya," kata Eko di Menteng, 10 April lalu.
Namun, menurut peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Sirajudin Abbas, kemunculan isu yang mengaitkan Anies-Sandiaga dengan politisasi agama ialah "hal wajar" mengingat mereka dekat dengan kelompok-kelompok Islam pendukung Perda Syariah.
"Bagaimana mau memisahkan Anies-Sandi dari kelompok Islam pendukung utamanya seperti FPI, FUI, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang jelas-jelas menyuarakan penerapan syariat Islam?" kata Sirajudin kepada reporter Tirto.
Menurutnya, isu itu sebenarnya bisa dihindari apabila Anies-Sandiaga sejak jauh hari mengambil jarak dari kelompok yang punya gagasan tersebut.
"Jika mereka ingin mengambil jarak, semestinya dari jauh-jauh hari dilakukan ketika kelompok-kelompok itu gencar kampanye anti pemimpin non-muslim," katanya.
Merebut Basis Massa Pemilih Ahok-Djarot
Sebagaimana diucapkan Mardani Ali Sera kepada reporter Tirto, 8 Maret lalu, ada tiga daerah yang menjadi prioritas untuk merebut suara pemilih, yakni daerah menang, daerah basis massa Agus-Sylvi, dan daerah kalah.
Dari hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta putaran pertama, pasangan Anies-Sandiaga menang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebaliknya, pasangan Ahok-Djarot menang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Merujuk hasil itu, kerja-kerja tim sukses Anies-Sandiaga di putaran kedua difokuskan pada wilayah barat dan utara Jakarta.
Jadwal kampanye mereka, yang diterima reporter Tirto, memang lebih banyak ke dua wilayah tersebut. Ini berbeda dari putaran pertama yang lebih banyak diarahkan ke selatan dan timur Jakarta.
Meski begitu, Anies berkilah bahwa fokus ke Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai usahanya merebut basis pemilih Ahok-Djarot. “Sebenarnya basis kita semua Jakarta. Malah kami merasa Jakarta ini harus jadi rumah bagi semua," kata Anies, dengan nada diplomatis yang jadi ciri khasnya dan tidak menjelaskan apa-apa, di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, 19 Maret lalu.
Anies menuturkan, bila masih memikirkan basis massa, pembangunan di Jakarta tidak akan terwujud. Sebaliknya, ia mengklaim kedatangannya di wilayah basis massa Ahok-Djarot adalah untuk menjadi, dalam kata-katanya, "penjembatan antara warga DKI Jakarta dari pengkotak-kotakan basis dukungan."
Mengunjungi Basis Primordial
Anies Baswedan tak hanya fokus di Jakarta. Selama empat hari, 28-31 Maret, ia mengunjungi Pekalongan dan Tegal di Jawa Tengah. Menurut Mardani Ali Sera, lawatan itu buat "silaturahmi dan meminta doa para ulama," bukan untuk meraih dukungan komunitas tertentu guna mendulang suara di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
“Dalam rangka mengetuk pintu langit. Kalau ada efek elektoral, itu bonus saja,” kata Mardani kepada reporter Tirto melalui pesan singkat, sesudah kunjungan tersebut.
Berbeda dengan Mardani, Anies mendatangi daerah di pinggiran utara Jawa itu buat menyapa komunitas yang banyak warganya tinggal di Jakarta. "Ini strategi atau bukan, tidak bisa dijelaskan sekarang," tambah Anies saat berkampanye di Mall Kelapa Gading, 2 April lalu.
Bila merujuk hasil survei, misalnya dari konsultan politik mereka lewat PolMark Indonesia, ada 34,1 persen orang Jawa di Jakarta yang mengaku akan memilih pasangan Anies-Sandiaga untuk putaran kedua. Sebaliknya, 36,2% orang Jawa akan memilih pasangan Ahok-Djarot. Sisanya, 36,3% masih merahasiakan dan 38,5% tidak menjawab.
Sirajudin Abbas dari SMRC memberi pandangan bahwa buat melihat maksud dari kunjungan Anies, bisa dengan mengidentifikasi komunitas primordial yang didatanginya selama empat hari di akhir Maret itu. Menurutnya, kita bisa menduga target pemilih yang memang tengah disasar Anies. “Ini bisa diidentifikasi dari simbol organisasi primordialnya,” kata Sirajudin.
Salah satu lawatan Anies ke Kampung Warteg di Kelurahan Cabawan, Tegal. Kampung ini disebut-sebut sebagai daerah asal mayoritas pedagang warteg di Jakarta. Sebelumnya, Anies telah mendapatkan dukungan dari Kowarteg (Koperasi Warung Tegal) Jakarta Raya yang mempunyai 28 ribu anggota. Melalui ketuanya, H. Sastoro, Kowarteg mendeklarasikan dukungan untuk Anies-Sandiaga di IS Plaza, Jakarta Timur, 4 Maret lalu.
Anies merespons dengan mengatakan "dukungan pengusaha Warteg tidak dapat dipandang sebelah mata." Pengusaha warteg, kata Anies, sangat mungkin bertemu dan menyapa pelanggan setiap saat untuk mengajak memilihnya.
"Sangat signifikan. Jumlah warteg ada banyak. Kalau setiap warteg meyakinkan 10 orang saja, jumlah ini bukan sekadar angka kosong," ujar Anies di acara deklarasi itu.
Selain mendulang suara primordial, Sirajudin menilai Anies juga berupaya mencari dukungan dari ulama dan kalangan Nahdlatul Ulama. Menurutnya, ini terlihat dari kedatangan Anies ke rumah Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan. Habib Yahya adalah ketua Jamiyah Ahlu Thariqah Mutabarah An-Nahdliyah, salah satu Badan Otonom NU. Anies juga mengunjungi Pesantren At-tauhidiyah di Tegal.
Di kubu lawan, Djarot Saiful Hidayat juga mengunjungi KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus pada 3 Maret lalu.
“Bisa dibilang itu untuk meraih simpati warga NU. Ini sama yang dilakukan oleh Djarot ketika mengunjungi pesantren-pesantren di Jawa, seperti ke pesantren Gus Mus,” kata Sirajudin.
Lagi-lagi Anies Baswedan berkilah kalau kunjungannya ke kediaman Habib Luthfi buat mencari simpati dan dukungan ulama sebagai upaya merebut kursi DKI-1. Menurut Anies, Habib Luthfi adalah sosok ulama dan negarawan yang tidak akan memberikan dukungan secara eksplisit kepada seorang kandidat calon politik. Sebaliknya, Anies mengaku kunjungannya untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu.
“Kebetulan mampir saja ke rumah Habib Luthfi untuk bersilaturahmi dan meminta doa. Beliau adalah sosok yang patut untuk dikagumi,” kata Anies.
Mengamankan Suara DPT
Di akhir masa kampanye, Anies Baswedan mengimbau kepada tim sukses buat "memperketat pengamanan suara" menjelang, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Menurutnya, itu untuk menekan apa yang ia sebut jumlah "TPS unik."
Itu disampaikan Anies dalam sambutannya saat menghadiri sebuah rapat koordinasi pemenangan Pilkada Jakarta di Hotel Kartika Chandra, Semanggi, 13 April kemarin. Acara itu mengumpulkan anggota fraksi dari PKS, salah satu partai pengusung Anies-Sandiaga, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, di tiga daerah: Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.
Istilah "TPS unik" dipakai Anies buat menyebut dugaan adanya sejumlah TPS di putaran pertama yang dimenangkan pasangan Ahok-Djarot dengan persentase lebih dari 90 persen.
“Kalau itu hanya terjadi di beberapa TPS wajar. Tapi ini ada lebih dari 500 TPS. Menurut saya itu unik,” kata Anies.
Eko Bambang Subiantoro dari PolMark Indonesia memakai istilah "mencurigakan" buat menyebut 542 TPS, di mana pasangan Ahok-Djarot unggul pada putaran pertama. Dari data PolMark, sebaran terbanyak 542 TPS ini di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Masing-masing lebih dari 200 TPS dengan rata-rata kemenangan Ahok-Djarot mencapai 96 persen.
"Hasilnya unik," kata Eko dalam sesi diskusi bertajuk 'Pilkada Bersih-Sehat Waspada Operasi Peci Kumis' di Menteng, 10 April lalu.
Eko mencurigai penambahan signifikan jumlah Daftar Pemilih Tambahan di 542 TPS tersebut. Ia menyindir TPS-TPS itu dengan istilah "ajaib." Ia mengklaim, terjadi penambahan DPTb di TPS-TPS itu melebihi batas maksimal penambahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 10/2015 pasal 22 sebanyak 2,5 persen dari DPT yang ada.
Sebelumnya, pada 7 April, tim pemenangan Anies-Sandiaga menyampaikan dugaan temuan "pemilih invalid" dalam DPT putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Jumlahnya, klaim mereka, sekitar 153.000 DPT, termasuk di dalam 2.333 pemilih ganda di Jakarta Utara. Berdasarkan hal itu, tim ingin KPU melakukan evaluasi ulang terhadap DPT secara bersama-sama dengan tim kedua pasangan calon.
"Kami meminta KPU DKI Jakarta untuk me-review lagi DPT bersama Dukcapil, Timses nomor dua dan timses nomor tiga," kata M. Taufik, ketua pemenangan Anies-Sandiaga, dalam satu konferensi pers di Posko Cicurug, Menteng, 9 April lalu.
Namun, proses untuk mengevaluasi kembali ini belum dilakukan KPU DKI Jakarta sampai hari terakhir penetapan DPT, 13 April lalu. Hingga kini, menjelang dua hari pencoblosan, tim pemenangan Anies-Sandiaga belum menandatangani hasil rapat pleno mengenai DPT Pilkada DKI Jakarta.
“Kami akan terus mengawasi perkara DPT. Ini akan menjadi catatan kami, dan sampai sekarang kami pun belum menandatangani hasil rapat pleno DPT. Karena, kami rasa, itu belum valid,” kata Mardani Ali Sera di kantor Indikator Politik Indonesia, Cikini, 15 April kemarin.
Mengenai proses dan bentuk pengamanan suara DPT, Jazuli Juwaeni, ketua fraksi PKS, menyatakan akan menyebar 325 kader buat mengawasi lima wilayah Jakarta selama lima hari.
Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan partai pengusung Anies-Sandiaga akan menerjunkan 260 ribu relawan dan kader di hari pencoblosan. Dari jumlah itu, akan ada 20 kader PKS di setiap TPS.
“Mereka tidak boleh pulang sampai tanggal 20 April,” kata Jazuli di Hotel Kartika Chandra.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Fahri Salam
