Deklarasi Para Alumni untuk Pilpres Mencemari Netralitas Kampus?

Oleh: Dieqy Hasbi Widhana - 8 Februari 2019
Dibaca Normal 2 menit
Para alumni mengklaim dari kampus tertentu untuk menyalurkan dukungan pada pilpres. Mereka menggoyang daya kritis kampus.
tirto.id - Sepanjang November 2018 hingga Februari 2019, terdapat sejumlah alumni kampus yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Mereka mengklaim sebagai alumni UGM, Universitas Indonesia, Unair, hingga ITS.

Begitu juga alumni kampus yang mendukung pasangan calon 02, Prabowo-Sandiaga. Sepanjang Desember 2018 hingga Januari 2019, terdapat tiga kali deklarasi alumni kampus yang mendukungnya. Nama kampus yang mereka klaim mirip kelompok yang mendukung Jokowi-Ma'ruf: dari UGM, Unair, hingga ITS.

Lantas, seberapa pentingkah pertarungan saling klaim tersebut? Apakah mencemari netralitas kampus yang seharusnya tak tersentuh politik praktis?

Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan, alumni kampus tertentu yang menyeburkan diri dalam politik praktis memikul beban berat. Mereka harus menjadikan perdebatan dalam pemilu menjadi sehat.

“Dalam konteks dukung-mendukung ini harusnya, kan, lebih mengedepankan pada argumentasi-argumentasi ilmiah dan untuk kepentingan yang lebih besar. Ketimbang hanya untuk kepentingan politik sesaat. Itu yang jangan sampai hilang,” kata Usep kepada reporter Tirto, Kamis (7/2/2019).

Namun, kata Usep, kritik bagi alumni ialah karena mereka mengatasnamakan kampus tertentu. Hal itu bisa mempengaruhi iklim kritis kampus yang berpihak pada kebenaran, keilmuan, dan tradisi ilmiah.

“Mereka bukan lagi mahasiswa. Mereka sudah tersebar di berbagai kelompok organisasi yang berbeda,” kata Usep.

Menurut Usep, para alumni itu kebanyakan merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh, terutama di media sosial. Sebab, mereka sudah bekerja di berbagai sektor publik dan terlibat dalam organisasi tertentu.

Maka tak heran mereka memiliki beragam pandangan yang beda. Misalnya ada alumni mengklaim dari kampus yang sama, tapi mendukung calon yang berbeda.

“Itu, kan, proses yang alamiah. Karena ini, kan, orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau perbedaan, di jaman mahasiswanya juga pendapatnya tidak satu ada yang nasionalis, mengedepankan religiusitas, itu gerakan di kampus,” kata Usep.

Berdasarkan penelusuran Tirto, sejak November 2018 hingga 5 Februari 2019, setidaknya terdapat 10 kali deklarasi alumni kampus, baik mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga.

Pada 3 Februari, misalnya, di Semarang Jawa Tengah, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat dukungan dari Koalisi Alumni Deponegoro, yang terdiri dari kampus Undip, Unnes, UIN Walisongo, UNS, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Stikubank.

Sehari sebelumnya, pada 2 Februari, deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf juga dilakukan di Surabaya oleh Koalisi Alumni Jawa Timur. Mereka mengaku sebagai alumni Unair, Universitas Brawijaya, hingga dan ITS.

Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga juga mendapatkan dukungan yang sama dari alumni ITS dan Unair pada 2 Januari 2019. Sejumlah relawan dari dua kampus ini mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 02 ini melalui pembukaan Rumah Kemaslahatan Indonesia, di Surabaya.

Begitu juga dengan alumni UGM. Pada 12 November 2018, sejumlah alumni yang mengatasnamakan Komunitas Bulaksumur untuk Kemenangan (Blusukan) Jokowi mendukung pasangan nomor urut 01. Sementara pada 15 Desember 2018, giliran Prabowo-Sandiaga yang mendapat dukungan dari alumni kampus yang sama.

Dukungan Alumni Hanya Perang Wacana

Peneliti politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, deklarasi alumni kampus tertentu sebenarnya dimanipulasi. Sebab, mereka tidak benar-benar mewakili aspirasi alumni secara umum.

“Kalau alumni, kan, liar. Orang yang kuliahnya enggak lulus juga bisa mengaku alumni. Itu didesain, orang yang tidak kuliah sekalipun bisa mengaku alumni kampus tertentu,” kata Adi saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/2/2019).

Adi beralasan karena tidak ada yang bisa melakukan memverifikasi jika dukungan dan deklarasi alumni dari sejumlah kampus itu benar-benar valid.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini justru menilai dukungan dari alumni kampus ini sengaja dimainkan dua kubu untuk perang wacana.

“Orang bisa dimobilisasi, bisa jadi yang hadir itu bukan anak kuliahan, bukan alumni kampus tertentu. Tapi orang umum enggak sekolah mengklaim alumni kampus tertentu,” kata Adi.

“Kan bisa minjam jas almamater di mana-mana. Kan, banyak jasa rental jas almamater sekarang,” kata Adi menambahkan.

Menurut Adi, bukan hanya deklarasi dukungan capres-cawapres yang bisa dimanupulasi, tapi juga peserta demonstrasi maupun seminar.

Apalagi, kata Adi, tak akan menjadi penting berapa jumlah orang yang mendeklarasikan mendukung capres dan mengklaim dari kampus tertentu. Sebab, yang diperebutkan sebenarnya adalah simbol legitimasi didukung kalangan cendikiawan.

“Kelompok pemuda dan mahasiswa yang dianggap rasional di mana preferensi memilihnya itu didasarkan pada pilihan rasional bukan emosional. Kan lebih pada bagaimana pertarungan narasi simbol didukung kalangan cendikiawan kampus,” kata dia.

Perebutan wacana tersebut saat ini berpengaruh karena pola pertarungan Pilpres 2019 yang dihembuskan: persaingan antara nalar akal sehat dan yang tidak.

“Atau pertarungan pemimpin yang tidak membutuhkan pola pikir panjang dengan yang hanya ingin kerja-kerja. Berpolitik itu ya bukan hanya soal kerja, tapi membangun suatu diskursus dan wacana yang kuat,” kata Adi.

Maka dari itu, kata Adi, sekecil apa pun dukungan alumni kampus tertentu akan menambah perolehan elektoral.

Meski begitu, menurut Adi, seharusnya netralitas kampus yang tak terlibat guncangan politik praktis tetap dijaga. Sebab, hanya di kampuslah, visi dan misi kandidat Pilpres 2019 bisa dibedah dan diuji.

“Alumni-alumni yang deklarasi ini adalah yang tidak punya jangkauan secara langsung ke kampus atau dia bukan dosen. Karena syarat utama untuk menjadi dosen di kampus itu ya menjadi aparatus negara, terutama di kampus negeri, tidak boleh berpolitik,” kata dia.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi bebas dari politik praktis. Meski hal itu paradoks karena rektor dipilih oleh menteri atau orang yang memiliki jabatan politik.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Dieqy Hasbi Widhana
(tirto.id - Politik)

Reporter: Dieqy Hasbi Widhana
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Abdul Aziz