tirto.id - Presiden Jokowi memprediksi angka inflasi akan bertambah hingga 1,8 persen akibat kenaikan harga BBM. Ia tidak ingin agar angka inflasi naik sesuai prediksi tersebut. Ia pun meminta kepala daerah membantu mitigasi potensi inflasi akibat kenaikan harga BBM.
Dalam acara pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybrid di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022), Jokowi menyinggung soal situasi dunia yang belum pulih akibat krisis energi yang diikuti kekerasan pangan dan kekeluargaan.
Ia bercerita, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM Rp152 triliun hingga naik 3 kali lipat di angka Rp502,4 triliun. Subsidi BBM untuk 23 juta kiloliter pertalite dan 15,1 juta kiloliter untuk solar.
"Setelah dikalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar ini estimasi akan kurang," kata Jokowi dalam rapat, Senin.
"Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar 195 triliun rupiah, artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita," lanjut Jokowi.
Jokowi menuturkan, penyesuaian harga BBM dilakukan untuk mencegah dampak dari subsidi BBM yang membengkak. Ia pun meminta agar pemerintah daerah ikut serta membantu dalam dampak kenaikan BBM.
"Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi, kabupaten dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini," tutur Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga mengaku, kenaikan BBM akan memicu kenaikan inflasi hingga 1,8 persen. Ia pun berharap pemerintah daerah ikut membantu sehingga angka inflasi bisa dikendalikan.
"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5," kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan kepada daerah bahwa ada sejumlah edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam memitigasi potensi inflasi. Salah satunya adalah harapan agar 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti subsidi solar untuk nelayan atau subsidi untuk kepada kelompok UMKM maupun subsidi transportasi.
Ia juga berharap, dana belanja tak terduga bisa diarahkan untuk subsidi menghadapi kenaikan harga telor, harga bawang merah maupun membantu biaya transportasi pangan. Ia mencontohkan pemerintah memberi subsidi biaya transportasi pangan dari Brebes ke Lampung yang mencapai Rp3 juta.
"Karena biaya transportasinya ditanggung oleh pemda, pemprov, pemkot, pemkab, juga belanja tidak terduga itu dialihkan ke bansos pada yang terdampak karena adanya penyesuaian BBM," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
