Menuju konten utama

County di California Protes Keppres Trump Terkait Imigrasi

County dengan jumlah penduduk paling banyak di negara bagian California meminta hakim menangguhkan Keppres Presiden Donald Trump yang berusaha menghentikan pendanaan penampungan imigran.

County di California Protes Keppres Trump Terkait Imigrasi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, Selasa (31/1). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria.

tirto.id - Sebuah kabupaten atau county dengan jumlah penduduk paling banyak di negara bagian California meminta hakim menangguhkan Keppres Presiden Donald Trump yang berusaha menghentikan pendanaan dari pemerintah pusat ke kota-kota yang menjadi tempat penampungan imigran.

Seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/2/2017) County menyebut Keppres Trump itu telah mengacaukan proses anggaran di tingkat daerah.

County Santa Clara yang di dalamnya termasuk kota San Jose dan beberapa komunitas kecil Lembah Silikon, mengajukan gugatan di mahkamah federal San Francisco dengan menyebut rencana Trump menangguhkan dana pusat itu sebagai tidak konstitusional. San Francisco sudah mengajukan gugatan serupa. Dan hakim yang sama tengah menangani gugatan itu.

Dalam gugatan yang didaftarkan Kamis (23/2/2017) waktu AS, Santa Clara berusaha membatalkan keputusan Trump menangguhkan bantuan pemerintah pusat itu. County ini menerima sekitar 1,7 miliar dolar AS dari pemerintah pusat yang mencapai 35 persen dari pendapatan tahunan kabupaten ini.

"Keppres itu telah membuat kacau proses anggaran dan perencanaan county ini," begitu bunyi aduan county ini kepada mahkamah.

James Williams, Konsil County Santa Clara, mengatakan keputusan pengadilan dibutuhkan karena county ini kerap mengeluarkan uang di muka yang kemudian diganti pemerintah pusat kemudian.

"Kita tak bisa membelanjakan jutaan dolar setiap pekan dan tiga bulan dari sekarang mendapati kenyataan bahwa penggantian itu ditolak," kata Williams, "Ini tidak elok."

Peradilan untuk kasus ini akan dilangsungkan pada 5 April.

Kasus ini merupakan efek dari kebijakan kontroversial Trump. Ia pada bulan lalu menandatangani Keppres yang membidik pemerintah daerah dengan membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi pusat, dengan alasan mengatasi imigrasi, dan keamanan di AS.

Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN DONALD TRUMP atau tulisan lainnya dari Mutaya Saroh

tirto.id - Politik
Reporter: Mutaya Saroh
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh