Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berharap agar penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bebas dari praktik korupsi. Maka itu, Kementerian Sosial berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026.
“Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Ipul saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul didampingi sejumlah pejabat teras Kemensos. Mereka adalah Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta Plt. Inspektur Jenderal Dody Sukmono.
Turut hadir pula Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung, dan Kepala Biro Humas Devi Deliani serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pertemuan dengan KPK digelar sebagai bagian dari upaya Kemensos menjalankan programnya dengan transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia berharap KPK memberi masukan terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos.
“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kemensos membuka seluruh proses pengadaan kepada KPK karena kementeriannya tengah memulai berbagai pengadaan strategis di 2026, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, sekaligus meminta nasihat, masukan kritik dan saran,” kata Gus Ipul.
Ia pun menegaskan, Kemensos senantiasa memegang komitmen untuk transparan terkait pengadaan barang dan jasa. Komitmen ini diwujudkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait.
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kemensos. Nanti kita coba, nasihatnya seperti apa, pasti kami akan tindaklanjuti,” pungkas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
