tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 sebesar Rp550.548 per kapita per bulan. Nilai tersebut naik 2,78 persen bila dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar Rp535.547 per kapita per bulan dan naik 8,90 persen terhadap Maret 2022 yang sebesar Rp505.469 per kapita per bulan.
“Perkembangan garis kemiskinan, yang menjadi dasar penentuan status miskin dari penduduk, pada Maret 2023 ini adalah sebesar Rp550.548,” kata Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam Rilis BPS, di Kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2023).
BPS mencatat garis kemiskinan pada wilayah perkotaan lebih tinggi dari pedesaan dengan nilai masing-masing sebesar Rp569.299 dan Rp525.050 per kapita per bulan.
Garis kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 3,07 persen bila dibandingkan September 2022, sementara garis kemiskinan pedesaan tercatat naik sebesar 2,32 persen.
Menurut Atqo, distribusi garis kemiskinan pada Maret 2023 didominasi oleh komponen makanan sebesar 74,21 persen. Sedangkan 25,79 persen lainnya berasal dari komponen bukan makanan.
“Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan,” jelas Atqo.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang atau sekitar 9,36 persen pada Maret 2023. Jumlah ini turun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan turun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
"Pada Maret 2023 ini persentase penduduk miskin turun 0,21 persen dibandingkan September 2022 dan mengalami penurunan 0,18 persen poin dibanding Maret 2022," Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam rilis BPS, di Kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Atqo menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,22 juta orang.
Sedangkan jika dilihat dari persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di pedesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.
"Di mana penurunan di perkotaan lebih besar daripada pedesaan," ujarnya.
Dia menyebut persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,68 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,67 persen.
Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,62 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).
Lebih lanjut, dia menuturkan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
