Masuk tirto.id
tirto.id - Sebuah peristiwa tak disengaja memperkuat Keyakinan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, tentang kesuksesan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Suatu hari, ketika berolahraga golf, ia membutuhkan bola bekas dan telah menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan transaksi. Tapi, gestur penolakan dari si penjual membuatnya merasa keheranan. Alih-alih menerima pembayaran tunai, transaksi tersebut ternyata hanya bisa dilayani dengan menggunakan QRIS.
“Terakhir saya main golf, beli bola golf bekas di lapangan pun pengennya dibayar pake QRIS, enggak mau dibayar pake uang tunai,” katanya dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025),
Transaksi sederhana di lapangan golf itu menjadi bukti nyata bahwa QRIS telah merasuk dalam denyut nadi perekonomian rakyat. Tak hanya menawarkan kemudahan, Perry menilai bahwa QRIS telah menjadi "simbol kedaulatan negara" dalam era digital.
Dalam waktu lima tahun sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, sistem pembayaran nasional ini telah tumbuh menjadi infrastruktur digital yang menyatukan bangsa, dengan hampir 60 juta pengguna, termasuk 40 juta di antaranya adalah pelaku UMKM.
Menurutnya, Indonesia kini menjelma sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital tercepat di dunia. Bahkan kini, nilai transaksi tahunan di platform e-commerce telah mencapai Rp4.500 triliun, dengan total volume transaksi keuangan digital sebanyak 37 miliar transaksi per tahun.
"Ekonomi keuangan digital Indonesia volume transaksinya 37 miliar per tahun. Hampir Rp4.500 triliun untuk e-commerce," ujarnya.
Angka fantastis ini menunjukkan betapa masifnya adopsi digital dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sementara untuk volume transaksi sistem pembayaran digital yang mencakup online banking, mobile banking, dan QRIS, telah mencapai 13.000 transaksi dengan nilai hampir Rp60.000 triliun.
Pertumbuhan eksponensial ini menurut Perry merupakan buah dari konsistensi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahap awal yang diluncurkan pada 2019-2025.
BI Fast: Layanan Termurah dan Tercepat di Dunia
Keunggulan transaksi digital Indonesia tidak berhenti di QRIS. Gubernur BI dengan bangga memaparkan bahwa BI Fast—sistem pembayaran lain yang dikembangkan bank sentral—telah menjadi layanan transaksi tercepat dan termurah di dunia. "Rp2.500 itu kalau dalam bentuk dolar murah banget, one of the cheapest transaksi di dunia," ucap Perry.
Dengan konversi hanya 25-30 sen dolar AS per transaksi, BI Fast disebut sebagai salah satu payment system paling efisien secara global. Kemurahan layanan ini semakin terasa dengan kebijakan transaksi hingga Rp500.000 yang digratiskan atau dikenakan merchant discount rate (MDR) nol persen.
Data BI hingga kuartal III-2025 membuktikan tingginya animo masyarakat terhadap layanan ini. Volume transaksi ritel yang diproses melalui BI Fast telah mencapai 1,22 miliar transaksi, tumbuh 32,34 persen (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.024,08 triliun. Sementara untuk transaksi bernilai besar, Sistem BI-RTGS mencatat 2,76 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp56.422,87 triliun.
QRIS tidak hanya berjaya di dalam negeri, namun menjamah negara-negara mitra strategis Indonesia. Bank Indonesia sedang melakukan uji coba terbatas integrasi QRIS dengan Korea Selatan yang masuk dalam tahap sandboxing. "Insya Allah hari ini mulai kita akan sambungkan dengan Korea Selatan," tuturnya penuh keyakinan.
Ekspansi ini melanjutkan konektivitas QRIS yang sebelumnya telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, dan China, dengan rencana perluasan ke China, India dan Arab Saudi.
Dalam acara yang sama, BI juga meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (TAP) fitur tap in-tap out di lima moda transportasi Jabodetabek dan sarana parkir, yang diharapkan memperluas akseptasi QRIS di sektor publik.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini. "Beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Singapura, saya sangat bangga pembayaran QRIS telah menjadi warna baru sistem keuangan digital di seluruh tanah air kita,” ucapnya.
Cak Imin, begitu ia akrab disapa, menegaskan bahwa ketahanan sekaligus keunggulan serta efektivitas cara pembayaran di mana QRIS merupakan salah satu bentuk revolusi teknologi keuangan digital Indonesia. "Kita telah membuktikan bahwa kita siap menjadi bangsa yang memiliki kekuatan digital. Bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pencipta inovasi teknologi," lanjutnya.
Akselerasi Pemerataan Ekonomi Melalui UMKM
Di balik narasi kedaulatan digital, QRIS memang terbukti menjadi motor pendorong pemerataan ekonomi yang nyata. Cak Imin mengungkapkan bahwa tidak kurang dari 50 juta gerai usaha telah mengadopsi QRIS dan teknologi digital lainnya, yang mayoritas 93,136 persen adalah UMKM.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional berkontribusi setidaknya 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyerap tidak kurang dari 90 persen tenaga kerja nasional," katanya.
Melalui UMKM, lanjutnya, teknologi digital keuangan membuktikan bahwa transformasi bisa berdampak luas ke berbagai lapisan masyarakat.
Meski capaiannya mengesankan, transformasi digital Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi dan inklusi. Muhaimin mengungkapkan keprihatinannya bahwa 40 persen penduduk Indonesia belum melek finansial secara pengetahuan, sikap, dan perilakunya.
"Tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai 360 miliar dolar AS akan kehilangan makna," tegasnya.
Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. "Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia,” tambahnya.
Muhaimin menekankan pentingnya pendekatan human centered digital economy yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi Menuju Visi 2030
Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan transformasi digital Indonesia. Gelaran FEKDI x IFSE 2025 menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Bank Indonesia telah menyiapkan peta jalan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 dengan program 4IRD yang fokus pada penguatan infrastruktur, konsolidasi industri, pembangunan inovasi, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital.
Perry Warjiyo memproyeksikan bahwa volume transaksi ekonomi keuangan digital yang sekarang sebesar 37 miliar transaksi akan naik empat kali lipat menjadi 147,3 miliar transaksi pada 2030.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa ekonomi digital harus dibangun di atas tiga fondasi utama. "Pertama, akses yang merata infrastruktur dan konektivitas hingga ke pelosok. Kedua, kesempatan yang setara terutama bagi UMKM, perempuan dan generasi muda untuk terus tumbuh. Ketiga, tata kelola yang adil agar platform dan data dikelola untuk kepentingan publik."
Menurutnya, hanya dengan tiga fondasi ini sistem pembayaran dan sistem keuangan dengan segala fitur canggihnya bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan, semua profesi, dan seluruh kalangan masyarakat.
"Kita tidak ingin ekonomi digital menjadi barang eksklusif yang justru memperdalam kesenjangan," tegasnya.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital meningkat hingga sembilan kali lipat, mencapai 15,5-19,6 persen terhadap PDB pada 2045.
"FEKDI x IFSE 2025 bukan hanya forum tahunan, tetapi juga momentum bersama untuk memperkuat kolaborasi," ujarnya.
Meski pertumbuhan ekonomi digital Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, tantangan masih mengintai. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengingatkan bahwa masih terjadi kesenjangan digital (digital divide) di berbagai daerah di Indonesia.
Agus juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur digital yang merata, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan terdalam (3T). "Kami akui bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita untuk bisa menghadirkan infrastruktur yang terjangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh wilayah dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Agus.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
