Menuju konten utama

Bertemu Jokowi, Ekonom Sampaikan Risiko Inflasi Terhadap Indonesia

Jokowi mengundang sejumlah ekonom untuk membahas mengenai isu ekonomi terkini termasuk inflasi yang tinggi dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

Bertemu Jokowi, Ekonom Sampaikan Risiko Inflasi Terhadap Indonesia
Managing Director PT Sinarmas G Sulistiyanto (ketiga kiri) dan Dirut Bank Sinarmas Freenyan Liwang (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta (kiri) serta Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani (kedua kiri) pada seminar dan sosialisasi amnesti pajak “Dialog Ekonomi Indonesia Terkait Pengampunan Pajak” di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/8) malam. Seminar ini diharapkan dapat membantu pemerintah mensosialisasikan program amnesti pajak sekaligus membantu wajib pajak memahami detail teknis terkait program tersebut. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/foc/16.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah ekonom untuk membahas mengenai isu ekonomi terkini termasuk inflasi yang tinggi dan upaya menjaga daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis inflasi Juli sebesar 0,64 persen secara bulan dan 4,94 persen secara tahunan.

Ekonom Universitas Perbanas Aviliani mengatakan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga daya beli agar tidak turun di tengah kenaikan inflasi. Dalam kesempatan itu, ekonom menyampaikan resiko inflasi yang akan dihadapi Indonesia.

"Memang kelihatannya kalau dari Pak Jokowi tadi kita akan terus menjaga inflasi, karena menjaga inflasi itu menjadi penting supaya daya beli masyarakat itu tidak mengalami penurunan," Kata Aviliani usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Aviliani juga menyampaikan mengenai potensi harga komoditas turun tahun depan. Sebab, penurunan harga di masa depan, termasuk energi bisa membawa dampak kepada publik. Misalnya, subsidi bisa berubah akibat perubahan penerimaan yang kemudian membuat harga naik dan menambah dorongan terhadap inflasi.

"Memang gini, tahun depan, ini satu yang harus diwaspadai ya. Komoditas itu harganya bakal turun. Nah berarti pendapatan negara akan turun kan? berarti kalau subsidi kan enggak akan mampu. Nah itu berarti kan masyarakat harus menerima inflasi tahun depan nih ya," Kata Aviliani.

Avliliani pun menilai, rakyat harus menanggung dampak kenaikan beberapa komoditas jika perang Rusia-Ukraina terus berlanjut. Dengan demikian, inflasi masih menghantui Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah seperti upaya sosialisasi ketika terjadi inflasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik ketika inflasi terjadi di masa depan.

"Jadi yang ditakutkan di berbagai negara itu terjadi konflik karena terjadi inflasi dan daya beli yang turun. Oleh karena itu mungkin tahun depan kalau memang kebijakan defisitnya masih bisa ditingkatkan itu mungkin diarahkan kepada peningkatan daya beli dulu. Sehingga ketika kompensasi BBM-nya enggak ada, daya beli tetap bagus, itu bertahap gitu sih," Kata Aviliani.

Baca juga artikel terkait INFLASI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang