Bersekolah Di Zaman Nippon

tirto.id - “Jepang menyadari bahwa sekolah mempunyai arti penting dalam menunjang program indoktrinasinya. Melalui pendidikan itu mentalitas dan cara berpikir masyarakat dapat diubah dan dialihkan, dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran Nipon. Dari sinilah kader-kader mulai dibentuk, terutama dari golongan muda.”

Kalimat-kalimat itu adalah hasil amatan A.B. Lapian dan kawan-kawan yang ditulis dalam buku Di Bawah Pendudukan Jepang (1988). Lapian ingin menggambarkan bahwa pendudukan Jepang dalam kurun waktu yang relatif pendek, 3,5 tahun, cukup menjejak di Indonesia. Alat indoktrinasi yang paling efektif tentu adalah sekolah. Maka, Jepang pun membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan.

“Sesuai dengan Oendang-Oendang No. 12 tertanggal 22 April 1942, sekolah yang semula dibekukan dibuka kembali secara berangsur-angsur,” tulis buku Marwati Djuned dan kawan, dalam Sejarah Nasional Indonesia jilid V (2007).

Tak hanya sekolah milik peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dibuka kembali dan dipakai wahana mendoktrin, tetapi juga sekolah-sekolah swasta. Termasuk sekolah swasta religius seperti milik Muhammadiyah, juga yang umum macam Taman Siswa.

Adapun sekolah-sekolah peninggalan Belanda yang tadinya bernama HIS berganti menjadi Sekolah Rakyat. Tak ada lagi MULO atau HBS tiga tahun, yang ada di zaman Nippon adalah Sekolah Menengah Pertama. Tak ada lagi AMS dan HBS, yang tinggal ialah Sekolah Menengah Tinggi.

Hal terbaik bagi Indonesia di masa pendudukan Jepang adalah dipakainya bahasa Indonesia dan boleh berkibarnya bendera merah-putih. Diskriminasi rasial antara anak Indonesia dengan anak Belanda juga dihilangkan. Sistem persekolahan pun makin terbuka. Bahasa Belanda di sekolah tak ada lagi, berganti menjadi bahasa Jepang.

Meski kolonialisme Belanda berakhir, rakyat harus tinggal di bawah pendudukan Jepang yang keadaan ekonominya sangat menyengsarakan. Beras susah didapat, bahkan ada kewajiban untuk menyetor beras. Pengerahan laki-laki untuk jadi romusha, dan sebagian perempuan dijadikan Jugun Ianfu. Akses informasi juga dibatasi. Hanya radio Jepang yang boleh didengar. Koran yang tersedia juga hanya yang direstui Jepang. Selain itu, banyak buku disita pemerintahan militer ini.

Kebanyakan Baris Berbaris

Ketika menduduki Indonesia, Jepang memang sedang dalam masalah besar. Bahaya pasukan sekutu membuat Jepang di Indonesia lebih sibuk menggelorakan semangat antisekutu dan menekankan rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Pasifik.

Jepang menanamkan semangat kemiliteran dengan menggunduli rambut anak laki-laki. Juga dengan latihan baris-berbaris yang menyita waktu pelajaran anak-anak di sekolah.

“Melihat para siswa sekolah-sekolah lanjutan zaman pendudukan Jepang digunduli dan sering harus melakukan kinrohoshi alias kerja rodi, saya memutuskan tidak melanjutkan sekolah, melainkan bekerja serabutan sana-sini,” aku Husein Reksodirdjo dalam buku Aku Ingat (1995).

Untungnya aksi menggunduli rambut anak laki-laki itu tak berlangsung di semua tempat. Menurut Bintari Rukmono yang pada masa pendudukan Jepang merupakan siswa SMT Yogyakarta, hal itu tidak terjadi di tempatnya bersekolah.

Sebagian orangtua yang bersekolah di sekolah elite Hindia Belanda sebelum 1942 merasa mutu pelajaran sekolah di masa pendudukan Jepang berkurang. Akibatnya, ada orangtua yang enggan menyekolahkan anaknya meski sebetulnya mampu.

“Di zaman Jepang, saya di Cirebon di rumah orangtua. Ayah saya tidak mengizinkan saya untuk sekolah. Saya sangat sesalkan keputusan ayah itu. Soalnya, kata ayah di sekolah-sekolah hanya diberikan kinrohoshi (kerja bakti) dan taisho (senam). Akibatnya saya rugi waktu,” ujar Djajusman Tandikusumah.

Ilmu Pengetahuannya Menurun

Dari zaman pendudukan Jepang, lebih banyak foto yang menggambarkan anak sekolah baris-berbaris ketimbang belajar fisika, sastra, bahasa, sejarah, matematika, biologi, atau yang lainnya. Bagi militer negara matahari terbit itu, latihan baris berbaris memang latihan terpenting untuk menempa disiplin. Anak-anak dididik agar selalu melaksanakan perintah atasan dengan tepat dan rapi.

Sementara itu, ilmu pengetahuan jadi terabaikan karena sedikitnya proses belajar yang diakibatkan terpotongnya waktu belajar. Pagi-pagi yang seharusnya jadi waktu yang segar untuk menyerap pelajaran sudah diganggu dengan taisho (senam), lalu terpotong lagi dengan seikirei (membungkukkan badan ke arah Tokyo untuk mengormati Dewa Jepang). Belum lagi ada latihan baris-berbaris atau perang-perangan siang harinya. Fisik anak-anak tentu semakin terkuras, padahal waktu itu nutrisi minim.

Mutirah Sumitro, yang bekerja sebagai guru sejak masa pendudukan Jepang dan setelah revolusi 1945, mengeluhkan kegiatan pembelajaran di sekolah zaman Jepang ini. Suasana kemerdekaan dan diintai bahaya dari luar membuat kegiatan di sekolah terganggu. Seperti di zaman Jepang, masih saja ada anak-anak yang latihan baris-berbaris.

Guru-guru pun terbatas, hanya terdiri dari guru Indonesia dan Jepang. Sebagian guru kompeten yang orang Belanda seringkali tidak mengajar lagi karena harus masuk kamp interniran. Guru-guru Jepang biasanya mengajar bahasa Jepang atau olahraga. Kebanyakan siswa sekolah menengah yang tadinya sekolah di zaman Belanda tidak terbiasa memakai bahasa Jepang, sehingga kerap memakai bahasa Indonesia.

Masalah besar akan muncul ketika guru mata pelajarannya orang Jepang yang tak bisa berbahasa Indonesia, sementara murid-muridnya belum fasih berbahasa Jepang. Ini membuat para siswa kesulitan memahami bahan pelajaran.

Belum lagi jika melihat kualitas guru. Karena guru dari Belanda tak mengajar, sekolah-sekolah kekurangan guru bidang eksakta. Maka, mahasiswa-mahasiswa kedokteran tingkat empat ikut membantu mengajar eksakta atau ilmu pasti di sekolah-sekolah.

“Dari sudut gurunya tentu tidak mempunyai tingkat kualitas sama seperti Belanda punya,” tulis Daan Yahya dalam Dibawah Pendudukan Jepang.

Kondisi memprihatinkan ini berlanjut setelah Jepang pergi. Karena pada kurun 1945-1949 Indonesia mengalami perang kemerdekaan melawan Belanda dan Sekutu, dan anak-anak Indonesia pun belajar di antara peperangan.

Meski masih ada tradisi baris-berbaris dan upacara yang dipertahankan hingga sekarang, di zaman perang kemerdekaan itu tak ada lagi yang mewajibkan anak-anak sekolah melulu berbaris ala militer seperti pada pendudukan Jepang.

Selepas pendudukan Nippon, anak-anak sekolah menengah tak berlatih perang-perangan, melainkan turun di medan perang sungguhan.