tirto.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merevisi Visi Indonesia 2045. Hasil revisi ini nantinya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kemudian akan ditetapkan melalui undang-undang.
“Visi 2045 yang kita susun 2016-2017 ini akan kita revisi dan tata ulang. Oleh sebab itu, di tahun inilah kita akan menyusun kembali visi Indonesia 2045,” kata Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara collaborative action to achieve Indonesia Vision 2045, di Kantornya, Jakarta, (9/2/2023).
Amalia menuturkan RPJPN 2025-2045 akan memberikan arah pembangunan strategis Indonesia selama 20 tahun ke depan. Dengan demikian, Bappenas membuka ruang seluas-luasnya untuk seluruh pihak dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis terhadap isi maupun arah Indonesia masa depan.
“Sehingga konsultasi publik dapat mulai dilakukan pada bulan yang sama dan berlanjut ke proses penyusunan legislasi,” kata dia.
Bappenas menargetkan penyelesaian Undang-Undang dari RPJPN 2025-2045 selesai pada September 2023, sehingga nantinya bisa menjadi acuan resmi bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan menyampaikan visi-misinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami berharap dengan adanya undang-undang yang ditetapkan di September ini akan menjadi acuan oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya.
Amalia menekankan visi Indonesia 2045 tidak hanya berisi gambaran ideal mengenai wujud Indonesia pada 2045, tapi juga memuat grand strategy untuk Indonesia bisa mencapai tahapan-tahapan pembangunan sampai dengan 2045.
Menurut dia, pencapaian visi Indonesia 2045 merupakan tugas besar sehingga membutuhkan peranan berbagai pihak dan seluruh elemen bangsa untuk menyusun bersama dan menetapkan tahapan bagaimana Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya di 2045.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
