Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencecar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah menemukan banyak kesalahan penulisan atau typo fatal dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Salah satu kekeliruan yang disorot tajam adalah perbedaan angka pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tertulis membengkak hingga Rp480 triliun, padahal lampiran aslinya hanya sebesar Rp240 triliun.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kesalahan penulisan ditemukan dalam sejumlah indikator dan program yang tercantum dalam dokumen RAPBN 2027.
Dia mencontohkan adanya perbedaan angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dengan angka yang tercantum dalam dokumen Nota Keuangan. Presiden menyampaikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, sementara dalam dokumen yang diterima DPR tercantum angka 5,9 persen.
"[Anggaran] MBG Rp480 triliun [yang tertulis di Buku Nota Keuangan], padahal Rp240 triliun lampirannya. Memang banyak typo-typo," kata Said dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, kesalahan tersebut perlu segera dibenahi karena dokumen menjadi dasar pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR.
Said juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir dalam rapat tersebut untuk memastikan jajaran kementeriannya lebih teliti dalam menyiapkan dokumen RAPBN 2027. Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya terjadi karena angka-angka dalam Nota Keuangan akan menjadi pijakan dalam pembahasan APBN.
Purbaya kemudian mengakui adanya sejumlah kesalahan dalam materi yang dipaparkannya di hadapan Banggar. Dia menyatakan pemerintah akan memperbaikinya selama proses pembahasan RAPBN 2027 berlangsung.
"Paham Pak. Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini memang untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga," ujar Purbaya.
DPR Pertanyakan Hilangnya Indikator Petani dan Nelayan
Selain typo, Banggar juga menemukan sejumlah indikator pembangunan yang belum tercantum dalam materi paparan pemerintah.
Anggota Banggar DPR RI, Dolfie O.F.P, mempertanyakan tidak munculnya indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam materi yang dipaparkan Menteri Keuangan. Padahal, kedua indikator tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
"Karena dalam pembahasan sebelumnya, Pak Menteri, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7-0,8, itu abstrak. Bahkan, Bappenas sendiri mengakui itu abstrak. Sehingga, kita tambahkan kembali NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini. Nah, enggak ada ini angkanya," cecar Dolfie.
Atas kesepakatan sebelumnya, ia meminta NTP dan NTN kembali dicantumkan secara eksplisit dalam pembahasan RAPBN 2027.
Sebagai tanggapan, Purbaya kemudian menyampaikan target NTP 2027 berada pada kisaran 126-128. Sementara NTN ditargetkan sebesar 106-110.
"Sudah ada di sini, Pak. Jadi, nilai tukar petaninya itu 126-128 untuk tahun 2027. Nilai Tukar Nelayannya adalah 106-110 tahun 2027," jelas dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
