tirto.id - Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen pada 2023 dari perkiraan sebelumnya 4,9 persen pada April 2023. Hal itu berdasarkan laporan East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2023.
“Bank Dunia sedikit merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 ke angka 5 persen, dari sebelumnya 4,9 persen,” demikian catatan dari Bank Dunia, dikutip Selasa (3/10/2023).
Dalam catatan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tetap di angka 4,9 persen pada 2024. Proyeksi itu sama dengan outlook yang diterbitkan Bank Dunia sebelumnya.
Bank Dunia menilai, tren perlambatan pertumbuhan global, khususnya pada negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok perlu terus diwaspadai karena akan berdampak pada perekonomian nasional. Tahun depan, ekonomi Tiongkok diproyeksikan akan melambat signifikan ke level 4,4 persen.
Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan menjadi 2,1 persen pada 2023, dari sebelumnya 3,1 persen tahun 2022 lalu.
Sebagai catatan, Bank Dunia juga melihat inflasi Indonesia di bulan September menurun menjadi 2,28% (yoy) dari bulan Agustus yang tercatat 3,27 persen, didorong oleh perlambatan inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered price/AP) dan inflasi inti.
Inflasi AP mengalami penurunan tajam sejalan dengan berakhirnya base effect penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu. Meskipun demikian, tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi juga perlu diwaspadai seiring dengan tren kenaikan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini.
Komponen inflasi harga bergejolak (volatile food/VF) juga masih melanjutkan tren meningkat, terutama didorong oleh naiknya harga beras akibat dampak El Nino, yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi melanda berbagai kawasan dunia.
Dengan mempertimbangkan pergerakan harga yang masih meningkat, pemerintah merespons dengan upaya menjaga kecukupan pasokan melalui impor beras. Presiden telah menginstruksikan penambahan impor beras sebesar 1 juta ton guna memperkuat cadangan beras nasional.
"Program bantuan pangan nontunai yang telah mulai digulirkan bulan ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan kenaikan harga pangan,” Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam rilis yang diterima Tirto, Selasa (3/10/2023).
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Reja Hidayat
