Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menambah 10 persen lebih porsi saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini juga menjadi bagian dari negosiasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041.
Bahlil menekankan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Freeport Freeport McMoRan Inc maupun PT Freeport Indonesia.
"Kami telah mendapat arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham. (Tapi) belum diputuskan angka finalnya. Tetapi di atas 10 persen. Insya Allah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi," kata Bahlil pada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Bahlil membeberkan bahwa dari jumlah saham tambahan tersebut, sebagian daripadanya akan mengalir menjadi milik badan usaha milik daerah atau BUMD Papua. Namun, kepastian tersebut masih menunggu rapat final dengan Freeport pada Oktober 2025 nanti.
"Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan," ujar Bahlil.
Selain penambahan saham, pemerintah pun telah meminta Freeport untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Papua. Hanya saja, saat ini proses berfokus untuk penambahan porsi saham.
"Tadinya kita pingin untuk ada smelter di Papua, tapi itu sekarang masih dalam diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10 persen itu. Apalagi ini untuk sebagian di Papua, maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik," pungkasnya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra
