Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan rasa bersalahnya karena pernah menjadi pebisnis tambang dan nikel sebelum menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil pun mengakui bahwa bencana alam kerap terjadi lantaran adanya bisnis perusahaan pertambangan yang kian masif.
“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon,” ucap Bahlil dalam acara Talk Show bertajuk Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jum’at (28/11/2025).
Selain itu, mantan Menteri Investasi ini juga tak menampik akibat dari masifnya pertambangan, tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan semata, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Pria yang juga Menteri ESDM ini pun menyoroti peristiwa banjir yang tengah terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang menewaskan beberapa korban jiwa.
“Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir, juga mengalami hal yang sama,” kata Bahlil.
Setelah menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil bertekad dengan seluruh jajarannya untuk melakukan penataan secara total terhadap proses penambangan yang ramah lingkungan. Bahlil pun mendesak agar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) harus sudah diperketat.
“Karena kalau tidak ini berbahaya sekali. Kalau kita dari helikopter ngecek eks-eks pertambangan, syukur Alhamdulillah kalau sudah lakukan reklamasi dan reboisasi. Kalau belum, waduh,” ucapnya.
Dengan melakukan penataan besar-besaran dalam pengelolaan pertambangan, Bahlil menegaskan pihaknya mewajibkan semua perusahaan tambang untuk menyerahkan jaminan biaya reklamasi terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas tambang. Hal itu bertujuan agar perusahaan tidak hanya menambang, lalu pergi begitu saja tanpa memulihkan kembali hutan atau lingkungan yang rusak.
“Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara.Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tuturnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
