tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp90,8 triliun pada Januari 2023. Surplus ini disebabkan pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan belanja.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara sepanjang Januari tumbuh 48,1 persen atau mencapai Rp232 triliun. Sedangkan belanja negara tumbuh 11,2 persen atau berada di Rp141 triliun selama Januari 2023.
"Dan total keseimbangan APBN Kita positif surplus Rp90,8 triliun. Jika dibandingkan tahun lalu Rp29,6 triliun ini naik lebih 3 kali lipat atau gross-nya 207 persen. Ini adalah surplus APBN yang sangat tinggi," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (22/2/2022).
Bendahara Negara itu merinci pendapatan negara sebesar RP232 triliun selama Januari 2023 terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 38,9 persen. Terlihat sektor perpajakan mencapai sebesar Rp186,3 triliun.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp162,2 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp162,2 triliun. Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat 45,9 triliun.
Kemudian, belanja negara sebesar Rp141,4 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp83,2 triliun. Terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp28,7 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp54,5 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah senilai Rp58,2 triliun.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara sampai dengan 14 Desember 2022 hanya mencapai sebesar Rp2.479 triliun. Sedangkan belanja negara tumbuh tinggi mencapai Rp2.717,6 triliun.
"Over all postur sudah defisit Rp237,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Defisit ini, kata Sri Mulyani jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau direncanakan seperti tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yaitu sebesar Rp840,2 triliun. Angka defisit ini juga jauh lebih rendah dibanding defisit tahun lalu yang posisi pada 14 Desember 2021 mencapai Rp617,4 triliun.
"Secara presentasi terhadap GDP defisit posisi 14 Desember adalah 1,22 persen. Tahun lalu defisitnya 3,64 persen dari GDP. Total Perpres kita adalah 4,5 persen yang kita lihat indikasi defisitnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani merincikan pendapatan negara yang mencapai Rp2479,9 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.927,4 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut terbagi dari pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp293,1 triliun.
"Kalau kita lihat pertumbuhan sampai akhir November untuk bea dan cukai 20,7 persen dan sampai 14 Desember masih konsisten di 20 persen. Ini kenaikan yang tinggi karena tahun lalu juga sudah naik 26 persen. Untuk pajak tahun lalu naiknya 17,7 persen tahun ini naik 41,9 persen," jelasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
