tirto.id - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana mengatakan pembangunan apartemen untuk anggota DPR ditujukan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR, salah satunya untuk menaikkan kehadiran saat rapat paripurna. Rusdiana menilai, apartemen merupakan kebutuhan objektif.
"Ini ditujukan untuk peningkatan kinerja DPR jadi rumah dinas yang selama ini ada tidak berada di kompleks perkantoran Senayan. Kita lihat di sidang paripurna yang tingkat kehadirannya rendah," kata Dadang di Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Dia menjelaskan pembangunan apartemen itu maksudnya memindahkan tempat tinggal dinas anggota DPR ke kompleks Senayan. Hal itu menurut dia agar kehadiran dan efektivitas rapat bisa terjaga, jadi misalkan ada rapat sampai subuh pun tidak masalah.
"Memang idealnya rumah dinas atau apartemen berada di lingkungan kantor. Saya kira rencana ini tidak berlebihan untuk perbaikan kinerja ke depan saya kira bagus saja," ujarnya, seperti diwartakan Antara.
Dadang menilai rencana mewujudkan DPR sebagai parlemen modern, harus didukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak perlu apriori terhadap rencana pembangunan apartemen tersebut.
Menurut dia, kondisi kantor dan rumah dinas anggota DPR tidak memadai misalnya satu ruangan diisi oleh satu anggota dan lima staf.
"Semua orang tahu bagaimana kondisi gedung DPR sekarang, fasilitas yang sederhana, lift yang mengkhawatirkan. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menolak, silahkan lihat kondisi gedung DPR, tidak perlu apriori," katanya.
Dia mengatakan, apartemen dan perbaikan gedung merupakan kebutuhan objektif terlepas dari kinerja DPR sekarang yang belum sesuai harapan. Ia mengatakan, jangan apriori juga dengan apa yang dilakukan DPR, karena DPR harus ditata dari berbagai hal termasuk dari perbaikan perkantoran.
Ketua DPP Partai Hanura itu menilai kalau pembangunan apartemen dan gedung jadi direalisasikan maka yang menikmatinya adalah anggota DPR periode berikutnya.
"Kita berpikir ke depan saja, DPR kan lembaga negara yang penting merumuskan kebijakan-kebijakan nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklarifikasi pernyataannya bahwa rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR di lahan bekas Taman Ria, bisa menggunakan anggaran pihak swasta, bukan diambil dari anggaran DPR.
"Di luar sana ada tanah milik Setneg, yang pernah digunakan untuk Taman Ria lalu mau dibangun mall oleh pengembangnya namun tidak jadi. Lalu lebih baik dibangun apartemen yang disewa anggota DPR, pembangunannya menggunakan dana swasta bukan dari DPR," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (14/8).
Fahri menjelaskan anggota DPR periode 2009-2014 melarang pembangunan mall yang rencananya dibangun di tanah milik Sekretariat Negara itu.
Dia menjelaskan apartemen itu nantinya bisa mengefektifkan waktu kerja Anggota DPR yang rumah tinggalnya jauh dari DPR. Selain itu menurut dia, apartemen itu bisa digunakan untuk memperketat anggaran Anggota DPR.
Baca juga: Kenaikan Anggaran DPR Rp57 T Tak Diketahui Ketua Banggar
Sementara itu, Ketua Umum DPP-PPP Romahurmuziy menilai pembangunan gedung baru parlemen serta apartemen untuk anggota DPRI belum diperlukan saat ini, sebab masih ada gedung yang belum optimal pemakaiannya.
"Soal gedung dan lain-lain biar nanti saja. Kalau sekarang dicukupkan dulu dengan gedung yang sudah ada, karena banyak juga gedung yang tidak terlalu optimal penggunaannya," ujar Romahurmuziy di Surabaya, Senin (14/8/2017) kemarin.
Romahurmuziy yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR mengatakan sebaiknya DPR bisa memberikan kinerjanya dengan hasil nyata lebih dulu karena Prolegnas yang telah ditetapkan DPR masih banyak yang tertinggal.
"Mungkin dengan adanya kinerja yang bisa ditunjukkan itu masyarakat bisa melihat jika memang kinerjanya sudah bagus, dan sudah sesuai apa yang diharapkan," jelasnya.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
