Apa Itu Gaji UMR, UMK, UMP: Perbedaan dan yang Menentukannya

tirto.id - UMR, UMK, dan UMP adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan sistem upah minimum di Indonesia. Meski terkait dengan sistem upah minimum, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Lantas, apa itu gaji UMR, gaji UMK, dan gaji UMP?

Berdasarkan pengertiannya, Upah Minimum Regional atau UMR artinya standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk di dalam kabupaten dan kota.

Sama seperti gaji UMR, Upah Minimum Provinsi (UMP) merujuk pada upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi. Adapun, UMK adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota.

Pada dasarnya UMR, UMK, dan UMP merupakan mekanisme yang menentukan besaran upah yang bakal diterima oleh pekerja.

Dengan demikian, pekerja perlu memahami lebih dalam terkait haknya, utamanya mengenai mekanisme tersebut mencakup perbedaan gaji UMK dan UMR serta siapa yang menentukan besaran gaji UMP, gaji UMK, dan gaji UMR.

Perbedaan UMR, UMK dan UMP

Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah minimum yang berlaku di Indonesia.

Ketiga istilah ini memiliki perbedaan dalam penetapan, cakupan wilayah, dan proses penggunaannya. Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan UMR, UMK, dan UMP.

UMR

UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Namun, sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR sudah diganti dengan UMP yakni UMR Tingkat I diubah menjadi UMP, dan UMR Tingkat II diubah menjadi UMK.

UMP

UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi. UMP berlaku di kabupaten/kota yang tercakup di dalam provinsi tersebut, dan besaran UMP ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota karena setiap kabupaten/kota memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

Perbedaan ini melihat dari standar kebutuhan hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi, dan kinerja.

UMP yang ditetapkan oleh gubernur ditetapkan paling lambat setiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.

Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula yang melibatkan perhitungan inflasi dan PDB kuartal III dan IV tahun yang sedang berjalan. Penghitungan ini berpengaruh pada besaran UMK.

UMK

UMK merupakan standar upah minimum yang ditetapkan untuk pekerja di kabupaten atau kota. Besaran UMK harus lebih besar dibandingkan UMK.

Siapa yang Menentukan UMR, UMP, dan UMK?

Dalam sistem penggajian di Indonesia, penetapan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditentukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan tingkatannya. Berikut penjelasan mengenai siapa yang menentukan UMR, UMP, dan UMK:

Upah Minimum Regional (UMR)

Penentuan gaji UMR pada tiap provinsi ditentukan oleh pejabat gubernur. Gubernur melakukan penetapan UMR berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.

Namun, perlu dicatat bahwa istilah UMR sekarang telah diubah menjadi UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Sebagai pengganti istilah gaji UMR, besaran gaji UMP juga ditetapkan oleh gubernur. Gubernur menetapkan UMP berdasarkan standar minimum upah untuk setiap kabupaten/kota yang tercakup dalam provinsi tersebut.

Penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan perhitungan inflasi serta PDB kuartal III dan IV tahun yang sedang berjalan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Berbeda dengan gaji UMR dan UMP, UMK ditentukan oleh Bupati/walikota dengan persetujuan gubernur. Prosesnya, Bupati/walikota menetapkan UMK untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota berperan dalam menghitung nilai UMK, dan hasilnya disampaikan kepada bupati/walikota sebelum direkomendasikan kepada gubernur.

Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan UMR, UMP, dan UMK adalah pejabat pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa standar upah minimum ini sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di wilayah masing-masing.