tirto.id - Gubernur Jakarta Anies Baswedan meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk memasukkan pengetahuan tentang banjir dan perubahan iklim ke dalam pelajaran muatan lokal (mulok) kurikulum 2021.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pelajaran tersebut akan diterapkan di tahun ajaran baru 2021.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir di era perubahan iklim. Salah satu tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim.
"Dinas Pendidikan mengoptimalkan pengetahuan peserta didik mengenai banjir dan perubahan iklim melalui kurikulum muatan lokal pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta," tulis Anies dalam Ingub yang diterima Tirto, Rabu (23/9/2020).
Kemudian Anies juga meminta kepada Wali Kota/Bupati, Camat dan Lurah serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) untuk mempromosikan, menginisiasi, dan mengoordinasikan kerja bhakti pencegahan banjir di setiap Kelurahan secara periodik.
"Mempublikasikan jadwal kerja bakti kepada masyarakat yang dimulai pada Oktober 2020," ucapnya.
Anies juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI serta Walikota/Bupati, Camat dan Lurah untuk menyelenggarakan simulasi dan pelatihan menghadapi banjir secara periodik bagi masyarakat yang berpotensi terdampak yang dimulai pada bulan September 2020.
Selanjutnya Anies menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas DPPAPP dan Disdik DKI menyiapkan Duta Lingkungan Hidup Jakarta dari berbagai komponen masyarakat sebagai mitra kampanye tentang banjir dan perubahan iklim yang dimulai pada tahun 2020.
"Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI melaksanakan kampanye edukatif tentang banjir dan perubahan iklim melalui berbagai kanal komunikasi," jelas dia.
Nantinya seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim tersebut dilaporkan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Sementara, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Ingub ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit pada Perangkat Daerah dan sumber anggaran Iain yang tidak mengikat.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
