Angka Kemiskinan Turun 0,36 Persen

tirto.id - Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang didukung Kabinet Kerja-nya, menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,36 persen. Ini didukung oleh adanya Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari 28,51 juta jumlah penduduk miskin atau 11,22 persen yang tercatat pada Maret 2015 turun menjadi 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016. Sedangkan PKH telah terbukti berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sejak dilaksanakannya Program Keluarga Harapan pada 2007, telah menjadikan 400.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) mandiri pada Desember 2015.

"PKH menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," kata Mensos Khofifah.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio turun 0,01 poin dibandingkan tahun 2015 menjadi 0,40 dari sebelumnya 0,41. Adapun tahun 2016, pemerintah menargetkan Gini Ratio kembali turun ke angka 0,39. Dan terhitung Maret 2016 Gini Ratio telah mencapai 0,397.

Efektivitas PKH juga dapat dilihat dari konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14 persen, dari 79 persen pada garis kemiskinan ke 90 persen dari garis kemiskinan. Pada sektor pendidikan, terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3 persen, sementara tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4 persen.

"Dampak positif PKH juga terjadi pada peningkatan kunjungan ibu hamil sebelum melahirkan, imunisasi, dan perlambatan pertumbuhan anak," ujar Khofifah.

Mensos mengungkapkan, pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta keluarga. Tahun ini, jumlahnya akan ditambah 2,5 juta keluarga, sehingga total penerima bantuan PKH sebanyak enam juta keluarga pada November 2016. Penambahan jumlah penerima PKH ini dilakukan, karena berdasarkan survei Bank Dunia, program ini merupakan satu-satunya program yang memiliki indeks efisiensi dan penurunan derajat kemiskinan yang signifikan.

"Intervensi PKH terhitung masih kecil, tetapi efektifitasnya tinggi sekali dibanding program bansos kemiskinan lainnya," katanya.

Menurut perhitungan Bank Dunia, nilai yang diterima penerima PKH sebaiknya antara 16-25 persen dari pengeluaran per jiwa/bulan. Saat ini baru mencapai 14.5 persen. Tahun 2016 ini telah dianggarkan di APBN hampir mencapai Rp10 triliun untuk enam juta keluarga penerima bantuan PKH.

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat tertentu yang terbagi dalam dua komponen, yakni kesehatan dan pendidikan.

Komponen kesehatan diberikan kepada ibu hamil atau anak balita dengan jumlah bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang. Kemudian dana bagi komponen pendidikan diperuntukkan bagi murid SD sebesar Rp450 ribu, pelajar SMP Rp750 ribu, dan SMA sebesar Rp1 juta per tahun dibagi ke dalam empat pencairan dalam setahun.