tirto.id - Setelah tsunami terjadi di Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam, pemerintah kembali jadi sasaran kritik. Hal ini lantaran anggaran penanggulangan bencana dinilai minim di tengah kondisi Indonesia yang rawan. Akibatnya mitigasi bencana buruk dan menimbulkan banyak korban jiwa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), misalnya, hanya dapat Rp610 miliar dalam APBN 2019. Angka ini turun Rp90 miliar dibandingkan 2018 yang nilainya sebesar Rp700 miliar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penyusutan anggaran itu akan makin mempersulit mitigasi bencana di Indonesia. Padahal di satu sisi, ancaman bencana terus meningkat.
“Rp610 miliar untuk meng-cover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang. Jadi sistem peringatan dini bencana di Indonesia itu masih jauh dari memadai,” kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Hal serupa juga dialami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di tahun depan. Padahal, lembaga ini mengelola beberapa teknologi BUOY yang digunakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk deteksi dini potensi tsunami.
Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Hammam Riza menyampaikan, anggaran yang digelontorkan ke instansinya tiap tahun tak cukup untuk perawatan BUOY. Termasuk, kata dia, untuk menerapkan teknologi pendeteksi gempa dan tsunami di bawah laut bernama Cable Based Tsunameter (CBT).
“Anggaran kami setahun cuma Rp1 triliun, itu sudah habis untuk pegawai BPPT. Bagaimana alat-alat yang dimiliki untuk deteksi dini [bencana] itu bisa dikembangkan,” kata Hammam saat dihubungi reporter Tirto.
Berdasarkan R-APBN 2019, anggaran untuk BPPT memang hanya sebesar Rp1,122 triliun. Peruntukan dana itu antara lain Rp423,6 miliar untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis BPPT lainnya; Rp7,86 miliar untuk Program Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT; serta Rp691,1 miliar untuk program pengkajian dan penerapan teknologi.
Anggaran tersebut, menurut Hammam, tidak cukup untuk perawatan teknologi deteksi bencana. Sebab, jika dihitung, pengadaan 25 BOUY untuk deteksi dini mencapai Rp150 miliar. Sementara pemeliharaannya, dalam setahun mencapai Rp30 miliar.
Belum lagi, kata dia, untuk pengadaan sistem CBT yang rencananya bakal diterapkan di Indonesia. CBT merupakan kabel bawah laut yang dilengkapi sensor untuk mengukur perubahan tekanan dalam laut yang ekstrem, yang mengindikasikan tsunami.
Sensor tersebut akan mengirimkan data melalui satelit kepada pusat penerima data dan dapat digunakan beberapa instansi, seperti BMKG dan BNPB untuk memberi peringatan tsunami kepada masyarakat di wilayah pesisir.
"Kalau mau ideal, kita butuh CBT sepanjang 2.000 km se-Indonesia. Per 100 kilometer-nya butuh dana kurang lebih Rp1 triliun,” kata Hammam.
Namun, biaya itu bisa lebih murah jika dikerjakan berbarengan proyek Palapa Ring yang tengah digarap oleh pemerintah lewat Kemenkominfo. Sebab, biaya untuk pengadaan kabel bisa dipangkas lantaran menggunakan kabel dalam proyek Palapa Ring itu.
Meskipun, kata dia, hal ini akan terkendala waktu lantaran penyelesaiannya akan disesuaikan dengan proyek Palapa Ring.
“Biayanya bisa Rp500 miliar untuk 1.000 kilometer, tapi itu setahun setengah selesainya bersamaan dengan Palapa Ring. Dan masih perlu 1.000 kilometer lagi kurang lebih di tahun-tahun berikutnya,” kata Hammam.
Anggaran Mitigasi Rendah Penanggulangan Tinggi
Berdasarkan paparan BNPB dan BPPT, alokasi anggaran untuk mitigasi atau pencegahan bencana memang minim. Sebaliknya, anggaran yang digelontorkan pemerintah ketika bencana sudah terjadi tercatat lebih besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di tahun 2018 mencapai Rp4,0 triliun. Anggaran ini memang turun dari tahun sebelumnya yang dialokasikan sebesar Rp4,4 triliun. Namun, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan.
Karena itu bersifat cadangan, maka dana ini baru bisa dicairkan setelah bencana menerjang dan digunakan sesuai dengan jumlah kerugian. Padahal, kata Hammam, "penanggulangan bencana, kan, bukan hanya pembangunan kembali suatu wilayah, tapi juga mitigasinya supaya korban tidak besar."
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan pencairan dana cadangan untuk bencana itu masih menunggu usulan dari BNPB. Anggaran yang diusulkan tersebut bakal diambil dari dana cadangan yang telah dialokasikan dalam APBN 2019.
Terkait dengan alokasi anggaran untuk beberapa kementerian dan lembaga, kata dia, hal tersebut telah diputuskan dan merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, usulan penambahan anggaran di beberapa instansi tersebut baru memungkinkan di APBN perubahan tahun depan.
"Karena sudah akhir tahun. Baru bisa penambahan ya di perubahan (APBN-P). Kalau yang penanggulangan bencana di Banten, kan, masih dihitung. Jadi pencairannya nanti di 2019," kata Askolani saat dihubungi reporter Tirto.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
