Tsunami Selat Sunda Bukti Lemahnya Mitigasi Bencana di Indonesia?

Oleh: Alfian Putra Abdi - 26 Desember 2018
Dibaca Normal 2 menit
Institusi yang menangani masalah bencana seharusya bisa memprediksi tsunami di Selat Sunda, tapi mereka saling lempar tanggung jawab.
tirto.id - Gelombang tsunami tidak selalu diawali aktivitas gempa tektonik. Kenyataannya, tsunami juga bisa dipicu aktivitas vulkanik.

Tsunami seperti inilah yang terjadi di Selat Sunda, yang meluluhlantakkan pesisir Provinsi Banten dan Lampung, Sabtu (22/12/2018) pekan lalu.

Sejauh ini institusi-institusi yang berurusan dengan masalah bencana di Indonesia belum dapat mendeteksi penyebab tsunami selain yang diawali aktivitas gempa tektonik. Sejumlah institusi sepakat sistem peringatan dini tsunami saat ini masih lemah.

"Karena tidak ada aktivitas kegempaan, kami simpulkan tsunami itu bukan akibat gempa bumi. Karena itu kami tidak memberikan warning," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono kepada reporter Tirto, Minggu (23/12/2018).

Rahmat menduga penyebab tsunami di Selat Sunda dipicu aktivitas Gunung Anak Krakatau. "Seperti yang sudah-sudah, kalau ada gempa kemudian kami mengeluarkan warning," katanya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga mengakui sistem peringatan dini saat ini masih terbatas pada tsunami yang diakibatkan gempa bumi tektonik saja.

"Memang sistem peringatan dini yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut belum ada," kata Sutopo.

Namun, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko tidak mau menolerir pernyataan Rahmat dan Sutopo. IAGI mencatat terjadi 423 letusan Gunung Anak Krakatau di rentang pukul 12.00 WIB hingga 16.00 WIB, pada Sabtu (22/12) sebelum tsunami menerjang.

Dalam analisis Sukmandaru, letusan tersebut mengakibatkan pergeseran magma dari bawah ke atas, sehingga menimbulkan getaran yang bisa menggoyangkan dasar laut dan melongsorkan tebing-tebing di bawah laut.

"Ada lava yang keluar akibat letusan tersebut lalu masuk ke dalam laut. Itulah yang memicu longsoran di pinggir-pinggir gunung, sehingga memicu gelombang tsunami," ujar Sukmandaru kepada reporter Tirto, Minggu (23/12/2018).


Apa yang disampaikan Sukmandaru dibenarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Bahkan, dalam catatan PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berlangsung sejak Juni 2018.

"Sebelum kejadian tsunami, erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi terus menerus sejak Juni 2018 dan fluktuasi, namun tidak ada peningkatan intensitas yang signifikan," ujar Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Ahmad Solihin kepada reporter Tirto, Selasa (25/12/2018).

Solihin menambahkan, pada Agustus 2018, aktivitas gunung tersebut meningkat. "Jika dilihat dari grafik energinya, aktivitas vulkaniknya lebih besar," katanya.

Meski demikian, PVMBG tetap tidak bisa memprediksi apakah aktivitas gunung tersebut berpotensi tsunami atau tidak lantaran keterbatasan alat.

“Peralatan PVMBG tidak didesain untuk memantau apakah erupsi akan memicu tsunami,” jelas Solihin.

Untuk memantau dan memprediksi gejala tsunami, kata Solihin, dibutuhkan Tide Gauge yang diperlukan untuk memantau tinggi muka air laut. Sayangnya, itu bukan wewenang PVMBG. Karena itu, PVMBG tidak bisa memberikan peringatan dini terkait ancaman bencana tsunami.

"Badan Geologi bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Tugas dan kewenangan itu tidak meliputi peringatan dini tsunami," imbuh Solihin.

Pernyataan Solihin sekaligus menjawab lemparan tanggung jawab yang dilayangkan BMKG, yang menyatakan wewenang peringatan dini terkait tsunami Selat Sunda ada di tangan PVMBG.

"Jika ada kemungkinan tsunami akibat aktivitas vulkanik, itu adalah wewenang rekan kami di Badan Geologi," tulis BMKG dalam instastory di instagram, Minggu (23/12/2018).

Tidak Serius Soal Mitigasi


Ketua Ahli Tsunami Indonesia Gegar Prasetya menertawakan polemik antarinstitusi dalam menyikapi persoalan tsunami Selat Sunda. Ia melihat, institusi-institusi tersebut malah saling tunjuk hidung, alih-alih mencari solusi mitigasi bencana tsunami.

"Pemerintahnya tidak serius menangani [tsunami] dan tidak menempatkan orang yang tepat di bidangnya," ujar Gegar kepada reporter Tirto, Selasa (25/12/2018).

Pada 2005, Rahmat Hidayat yang kala itu menjabat sebagai Peneliti Bidang Teknik Pantai dan Tsunami Research Center BPP Teknologi, menulis kolom di Majalah Gatra dengan judul Tsunami dan Ke(tidak)berdayaan Kita.


Dalam tulisannya, Rahmat menyebutkan sekitar kurun 1997, Pusat Riset Tsunami BPPT di Yogyakarta sudah melakukan penelitian mengenai mekanisme pembangkitan gelombang tsunami akibat letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada 1883. Ketika itu, Gegar menjabat sebagai ketua tim peneliti.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui terdapat empat pendekatan mekanisme tsunami pada Krakatau, yakni Caldera Collaps, High Intensity Exploitation, Debris Avalance, dan Pyroclastic flow. Yang terakhir disebut ini diduga sebagai penghasil utama terjadinya tsunami.

Tim riset pimpinan Gegar menggunakan metode gabungan model fisik, numerik, dan analitik menjadi satu.

"Yang dimaksud model fisik adalah membuat miniatur keseluruhan kawasan mulai dari ujung selatan Pulau Sumatera, Selat Sunda, berikut pulau-pulau dan gunung yang ada di dalamnya, hingga bagian barat Pulau Jawa," tulis Rahmat menjabarkan kembali riset Gegar.

Mengacu pada riset Gunung Krakatau 21 tahun lalu, Gegar menilai seharusnya pemerintah melalui lembaga terkait tidak gagap bertindak dan sudah bisa mengantisipasi bencana tsunami yang bukan disebabkan gempa bumi tektonik.

"Seperti kata-kata filosofis: ‘kehancuran akan datang jika tidak diberikan pada ahlinya'. Wis kondisi saat ini amburadul dan kompleks," kata Gegar.

Gegar tak heran lagi melihat institusi yang berwenang kalang kabut ketika tsunami Selat Sunda terjadi tanpa ada peringatan dini. Itu karena anggaran mitigasi bencana yang ada sangat minim.



Yang tidak kalah mengherankan, kata Gegar, pemerintah seolah lebih gemar mengobati luka ketimbang mengantisipasinya. Anggaran hingga triliunan lebih mudah cair dan bahkan sampai mengutang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, ketimbang dialokasikan untuk pencegahan bencana.

“Padahal kalau riset dan mitigasi bencana dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan maka ketika terjadi bencana alam, kerugian harta benda dan nyawa bisa diminimalisir,” terang Gegar.

Baca juga artikel terkait TSUNAMI SELAT SUNDA atau tulisan menarik lainnya Alfian Putra Abdi
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abul Muamar